Tingkatkan Validitas NIK Peserta, BPJS Kesehatan Padankan Data Dengan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan

Jakarta Selatan, Jamkesnews - Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menginjak tahun ke 8 dalam penyelenggaraannya, seiring berjalannya waktu komitmen pemerintah untuk memastikan penduduk Indonesia memiliki jaminan sosial khususnya kesehatan semakin kuat, bukan tanpa alasan, melainkan supaya penduduk Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sebagai Unit Kerja yang bertugas memastikan keberlangsungan penyelenggaraan Program JKN-KIS di Wilayah Jakarta Selatan, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan selalu bersinergi dengan pemerintah kota termasuk Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil), dalam rangka mengidentifikasi dan memadankan data penduduk wilayahnya dengan tujuan meningkatkan validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta untuk memonitoring jumlah penduduk Kota Jakarta Selatan yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

"Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini tim Sudin Dukcapil beserta jajaran yang telah bersedia hadir diundangan kali ini terkait sinergi dan kolaborasi mengenai updating data penduduk Kota Jakarta Selatan khususnya dalam Program JKN-KIS," terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan, Diah Sofiawati pada hari Kamis (03/06) saat membuka acara yang dihelat di Aula lantai 5 gedung BPJS kesehatan Jakarta Selatan.

Dalam penyampaiannya Diah memberikan gambaran kepesertaan JKN-KIS wilayah Jakarta Selatan, bahwa ada 2 pokok bahasan berbeda, pertama tentang NIK tidak valid dan kedua tentang penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data per bulan April 2021 sudah terdapat 2.296.989 jiwa yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS atau 97% dari total 2.367.002 penduduk Kota Jakarta Selatan.

"Dari 97% penduduk Jakarta Selatan yang sudah menjadi peserta JKN-KIS, masih terdapat NIK tidak valid sebanyak 4.899 jiwa dari berbagai segmen kepesertaan, namun memang didominasi oleh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berdasarkan fakta tersebut, tentu menjadi tugas kita bersama untuk mempercepat updating NIK tidak valid penduduk Jakarta Selatan ini menjadi valid, pada pertemuan kali ini kami berharap masukan dan arahan dari tim Sudin Dukcapil menyikapi bahasan tersebut," tambah Diah.

Selaku Kepala Sudin Dukcapil, Abdul Haris yang turut hadir dalam pertemuan kali ini memberikan tanggapannya berdasarkan data kunjungan penduduk ke Sudin Dukcapil mulai sejak bulan Januari sampai April tahun 2021, dengan tujuan updating data NIK khususnya untuk keperluan pengurusan BPJS Kesehatan tercatat ada 4.721 laporan. Melihat hal itu Haris menyebutkan akan segera mencarikan solusi terbaik untuk memperbaiki data NIK yang belum valid tersebut.

"Menyikapi data dari master file BPJS Kesehatan terkait NIK bermasalah, langkah pertama yang kita lakukan adalah pemadanan data dengan master file yang kami punya secara by NIK dan by name, sehingga nantinya NIK penduduk bermasalah bisa menjadi valid. Kemudian terkait jumlah penduduk Jakarta Selatan yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS sebesar 3%, kita akan koordinasi dan sinergi lebih lanjut dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan untuk mendorong cakupan kepesertaan Program JKN-KIS penduduk wilayah Jakarta Selatan," pungkas Abdul Haris.

Disamping itu Munawaroh, Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Suku Dinas Sosial (Sudin Sosial) Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengaku siap turut berkolaborasi dan membantu dalam mempercepat proses perbaikan NIK tidak valid, dengan cara memadankan data yang sudah diolah oleh BPJS Kesehatan dan Sudin Dukcapil yang kemudian akan disandingkan dengan master file Sudin Sosial.