Lawan Konten Negatif dengan Literasi Digital

"Ada literasi digitalnya, sehingga memperkenalkan pengetahuan baru soal pemanfaatan teknologi menjadi terarah bagi masyarakat," sambungnya.

Yang menjadi krusial soal literasi digital ini ada pada generasi muda Indonesia. Melalui gerakan ini, #SiBerkreasi turut mendorong masuknya konten literasi digital dalam kurikulum pendidikan lewat kerja sama dengan Kemdikbud.

"Proses masuk kurikulum itu panjang. Kami targetkan gerakan ini akan berlanjut hingga 2020 dan tiap semester akan dievaluasi efektivitasnya lewat riset, apakah benar-benar punya dampak positif atau tidak," ujar Dedy.

Ia menyebut negara-negara G20, sebagian besar sudah mempunyai program komprehensif untuk literasi digital. "Di Selandia Baru sudah punya kurikulum literasi digital sejak SD sampai SMA. Sementara di Indonesia, program yang komprehensif belum ada. Padahal, kebutuhan literasi digital di Indonesia sangat mendesak dan tidak bisa ditunda," pungkasnya. ima/R-1

Akses Informasi Hukum Digital

PT Karya Digital Nusantara resmi meluncurkan Lawble, startup pertama di bidang RegTech (Regulatory Technology) di Indonesia. Lawble dihadirkan dalam bentuk aplikasi digital produk hukum yang dapat digunakan sebagai project management tool oleh konsultan hukum, industri, bisnis, regulator, pemerintah dan publik. Jadi inklusi hukum bisa lebih masif untuk semua masyarakat Indonesia.

Founder dan CEO Lawble, Charya Rabindra Lukman, mengatakan, pihaknya memiliki visi jangka panjang, di mana nantinya masyarakat Indonesia akan paham setiap produk hukum yang berlaku. Dengan bantuan teknologi, pihaknya menyediakan akses pengetahuan produk hukum yang mudah dan menyeluruh bagi publik.

"Aplikasi ini tidak akan mengambil alih peran konsultan hukum, karena fungsinya sebagai panduan, dan project management tool. Kami berharap adanya Lawble ini dapat membantu masyarakat agar lebih paham hukum atau inklusi di bidang hukum," kata Charya di Jakarta, belum lama ini.

Sama seperti financial technology (fintech), teknologi yang merevolusi kinerja perbankan dalam rangka inklusivitas keuangan masyarakat. Hal sama, juga terjadi di ranah hukum, di mana kini muncul regtech.

"Sehingga produk ini muncul untuk menjembatani pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi di masyarakat dengan payung hukum jelas. Sebab selama ini, persoalannya ada gap antara banyaknya peraturan dengan arus informasinya ke publik," ujar Charya.

Keberadaan Lawble, dapat mempermudah kerja konsultan hukum, karena dalam platform ini Anda dapat mengakses lebih dari 50.000 peraturan dan perundangan di Indonesia.

Ia melanjutkan, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah, regulator, dan otoritas lainnya sangat mendukung teknologi seperti yang dikembangkan Lawble ini, sebab dapat membantu bisnis dan masyarakat memahami seluruh peraturan yang ada lebih mudah. Menurut Charya dengan kemudahan dalam mengakses peraturan dan perundangan diharapkan segera terciptanya inklusi hukum di Indonesia.

Kemudian dari sisi bisnis dan monetisasi, Lawble menargetkan law firm dan perguruan tinggi. Setidaknya, Lawble menargetkan 700 law firm yang tercatat.