Trump dan Zelensky Berselisih Soal Perdamaian Ukraina: Proposal AS Picu Ketegangan Baru

Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meningkat terkait upaya penyelesaian perang yang telah berlangsung selama tiga tahun di Ukraina. 

Ketidaksepakatan ini muncul saat Trump menekan Kyiv untuk menerima usulan perdamaian yang mencakup pengakuan atas pendudukan Russia di Krimea.

Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa Russia dan Ukraina harus segera menyepakati proposal damai yang diajukan Amerika Serikat atau sebaliknya, AS akan menarik diri dari proses perdamaian ini. Ia menegaskan pernyataan ini saat berada di India, seraya mengingatkan bahwa waktu makin mendesak untuk menghentikan konflik yang mematikan.

"Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan pembunuhan adalah dengan meletakkan senjata dan membekukan hal ini," kata Vance.

Usulan itu juga diyakini meminta pengakuan resmi atas pencaplokan Krimea oleh Russia, sebuah poin yang sangat ditolak oleh Ukraina.

Sejak dilantik pada Januari, Trump telah mengganti pendekatan AS terhadap konflik ini dengan menekan Ukraina untuk menerima gencatan senjata dan mengurangi tekanan terhadap Moskow. Zelensky sendiri menegaskan kembali sikap negaranya yang tidak akan pernah menyerahkan Krimea kepada Russia, menekankan bahwa hal itu bertentangan dengan konstitusi Ukraina.

"Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Ini bertentangan dengan konstitusi kita," ujar Zelensky.

Trump kemudian menyindir pernyataan itu sebagai hambatan dalam mencapai perdamaian dan menyebut Krimea sebagai isu lama yang bahkan tidak menjadi bahan diskusi.

Sementara itu, perundingan di London yang mempertemukan pejabat AS, Ukraina, dan Eropa berlangsung tegang, meskipun Zelensky tetap berharap pada kelanjutan kerja sama yang dapat membawa perdamaian. Dalam unggahan di platform X, ia melampirkan Deklarasi Krimea 2018 dari mantan Menlu AS Mike Pompeo yang menyatakan bahwa AS menolak klaim Russia atas Krimea.

Trump, melalui unggahannya di Truth Social, menuduh Zelensky menghambat upaya damai dan menyebut bahwa pihaknya "sangat dekat" dengan kesepakatan akhir. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pemimpin, yakni Putin dan Zelensky, harus segera mencapai kata sepakat untuk menghentikan pertumpahan darah.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan membatalkan perjalanannya ke London sebagai bentuk protes, yang mengakibatkan pembatalan pertemuan tingkat tinggi lainnya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan sikap antara AS, Ukraina, dan sekutu Eropanya dalam menentukan jalan keluar dari konflik.

Beberapa sumber mengungkapkan bahwa proposal dari utusan Trump, Steve Witkoff, mencakup lebih banyak konsesi dari pihak Ukraina ketimbang Russia. Isi proposal disebut mengakui pendudukan Rusia atas 20% wilayah Ukraina, menolak keanggotaan NATO bagi Ukraina, dan mencabut sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Dalam unggahannya, utusan Trump untuk Ukraina Keith Kellogg mengatakan ada kemajuan dalam pembicaraan di London dengan kepala staf Zelensky.

"Sudah waktunya untuk bergerak maju pada arahan perang Presiden Trump UKR-RU: hentikan pembunuhan, capai perdamaian, dan utamakan Amerika," tulisnya, menegaskan strategi baru Washington.