Transformasi Sistem Distribusi Pupuk Percepat Capaian Kemandirian Pangan

JAKARTA - Qomarudin kini tersenyum semringah lantaran tahun ini dirinya bisa lebih cepat melakukan persiapan musim tanam kedua seiring keputusan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk subsidi sejak awal tahun.

"Keputusan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk subsidi di tahun ini memang sesuai harapan teman-teman petani," ucap Qomar, petani asal Yogyakarta kepada Koran Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut Qomar, harapan para petani selaku produsen pangan itu sederhana saja, yakni pupuk bisa tersedia tepat waktu dengan jumlah sesuai kebutuhan. Tahun ini, ujarnya, penyaluran pupuk subsidi semakin baik, karena perencanaan dan pendataan sudah rampung tahun lalu.

"Saya lihat sudah ada penyesuaian dan perbaikan, termasuk penambahan kuota pupuk, semoga tidak terdampak efisiensi anggaran," harapnya.

Mulai 1 Januari 2025, petani di seluruh Indonesia sudah dapat menebus pupuk subsidi dengan harga terjangkau di berbagai kios resmi. PT Pupuk Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam penyerapan pupuk pada masa tanam kali ini.

Hingga 6 Januari 2025 sudah ada 91.913 transaksi penebusan pupuk bersubsidi di distributor resmi maupun kios di seluruh Indonesia. Jumlah petani yang melakukan penebusan mencapai 80.337 orang.

Volume pupuk yang berhasil disalurkan selama 6 hari pertama 2025 mencapai hampir 25 ribu ton pupuk bersubsidi dengan rincian 14.632 ribu ton pupuk urea, 9.960 ton pupuk NPK, 60 ton NPK Kakao dan 130 ton pupuk organik.

"Dengan kolaborasi dan koordinasi yang apik antara pemerintah dan Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025 dapat berjalan tepat waktu," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Rahmad menambahkan berkat sinergi kuatantara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, proses distribusi pupuk bersubsidi pada 2025 mencatatkan sejarah baru. Sejarah itu adalah surat keputusan penyaluran dari seluruh pemerintah daerah sudah selesai ditandatangani sebelum pergantian 2025. Sebab Surat keputusan yang sudah keluar itu, maka penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan tepat pada 1 Januari 2025.

"Dengan kinerja penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih baik, kami berharap petani bisa mendapatkan pupuk yang cukup untuk kebutuhan musim tanam pertama di tahun 2025,” jelas Rahmad.

Dia menambahkan antusiasme petani dalam menebus pupuk subsidi sangat luar biasa. Bahkan ada petani yang sudah melakukan penebusan pupuk pada dini hari pada 1 Januari 2025. “Pada 1 Januari lalu, kami mencatat terdapat 6.693 transaksi penebusan pupuk," ungkapnya.

Rahmad optimistis capaian pada awal tahun ini akan menjadi modal penting bagi penyaluran pupuk bersubsidi selama 2025. Terlebih lagi, pemerintah pada 30 Januari telah menerbitkan Peraturan Presiden yang akan lebih menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi. Dengan Perpres tersebut, penyaluran pupuk bersubsidi yang tadinya melibatkan banyak kementerian/ lembaga akan lebih sederhana.

Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia akan terus berupaya menggenjot produksi agar bisa memenuhi alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton pada 2025.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis, dengan distribusi yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu, produktivitas pertanian nasional akan meningkat secara signifikan. “Ini bukan hanya tentang pupuk, tetapi tentang masa depan ketahanan pangan Indonesia. Dengan pupuk yang tersedia tepat waktu, petani dapat memulai musim tanam dengan keyakinan penuh,” ucap Mentan.

Perbaikan Pengelolaan

Seperti diketahui, pada 30 Januari 2025, Presiden RI, Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi guna mencapai ketahanan pangan nasional.

Untuk merealisasikannya, para petani berharap distribusi pupuk subsidi bisa dilakukan secara kolektif melalui koperasi-koperasi tani. Hal itu merujuk perubahan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi dengan penyaluran langsung kepada gabungan kelompok tani di wilayah.

Merespons usulan pelibatan Gapoktandalam penyaluran pupuk subsidi, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Dr. Faroby Falatehan menilai langkah tersebut positif.

Namun, Prof. Faroby memperingatkan perlunya mempertimbangkan hal-hal teknis, terkait kesiapan Gapoktan di lapangan untuk melaksanakan tugas penyaluran yang sebelumnya dilakukan oleh kios pengecer. Dia mengacu pada survei yang dilakukan IPB di Jawa Barat.

"Apabila Pemerintah tetap memilih melanjutkan mekanisme Gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi, maka diperlukan wilayah uji coba atau pilot project (Jabar), yang diiringi dengan pendampingan terhadap pemenuhan 7 indikator prasyarat Gapoktan, untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi," ujar Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB bidang Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan itu.