Tinjau Militerisasi Siswa di Jawa Barar, KPAI: Cukup Baik
📅 Sabtu, 17 Mei 2025, 18:10 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Istimewa
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meninjau 2 lokasi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membina siswa bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer. Ketua KPAI, Ai Maryati, mengatakan, program pendidikan karakter di Lembang dan Purwakarta itu cukup baik.
"Struktur program pendidikan karakter yang diterapkan di 2 lokasi dinilai cukup baik," ujar Ai, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (16/5).
Dia menerangkan, program ini memuat unsur-unsur penting seperti pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial, pembentukan kedisiplinan, peningkatan kemandirian, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Meski begitu, belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis (juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal ini, lanjut Ai, mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksanaan di 2 program yang dikunjungi. Perbedaan tersebut mencakup struktur program, ketersediaan sarana prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan yang berbeda.
"Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah perlindungan anak secara berkelanjutan," jelasnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dia mengungkapkan, sebanyak 6,7 persen siswa tidak mengetahui alasan mereka dipilih mengikuti program. Temuan ini menunjukkan minimnya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program.
"Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," katanya.
Ai menjelaskan, temuan tersebut berdasarkan temuan di dua lokasi penyelenggaraan program yaitu do Lembang dan Purwakarta. Faktor penyebab utama mereka masuk ke dalam program ini adalah karena kebiasaan merokok, disusul oleh perilaku sering membolos sekolah, dan di urutan ketiga adalah keterlibatan dalam tawuran.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK," ucapnya.
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!