Rupiah Melemah, Sulit Menguat Lagi kalau Sudah Tembus Level Psikologis Rp16.000/US$

Faktor yang dapat membantu suatu negara meninggalkan status middle income trap adalah inovasi.

JAKARTA- Mimpi Pemerintah untuk menjadi negara maju dan masuk kategori lima besar dunia pada 2045 mendatang sangat sulit diwujudkan jika melihat salah satu indikator ekonomi yaitu nilai tukar rupiah yang terus melemah.

Depresiasi rupiah itu, kalau sampai menembus level psikologis baru yaitu 16.000 per dollar Amerika Serikat (AS) bakal sulit untuk menguat ke level yang wajar kembali di masa mendatang.

Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko yang diminta pendapatnya di Jakarta, Senin (14/8) mengatakan Pemerintah terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Namun di sisi otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI) gagal menjaga kurs rupiah yang trend-nya terus tertekan dan pada perdagangan, Senin (14/8) sudah sempat menyentuh level 15.310 per dollar AS.

"Rupiah yang melemah sudah langsung menjadi inflasi yang besar sekali, karena menggerus daya beli, apalagi terhadap produk-produk impor. Kalau rupiah tidak punya fundamental yang kuat karena tidak ada kebijakan yang melindungi nilainya, maka tidak akan ada negara yang mampu mempertahankan nilai mata uangnya karena itu gelombang dunia," kata Aditya.

Terus melemahnya rupiah jelas Aditya karena kebijakan BI yang tidak mengantisipasi suku bunga global yang terus naik, khususnya suku bunga The Fed di AS yang sudah menyentuh level 5,5 persen, sehingga membuat mata uang regional seperti yen Jepang ikut jatuh. Sementara negara-negara Uni Eropa melakukan antisipasi dengan ikut mengerek naik suku bunga kebijakannya.

Nilai mata yang suatu negara jelasnya merupakan cerminan realitas kekuatan fondasi ekonomi negara yang tidak bisa disangkal. Kalau mata uang lemah, maka dominasi ekonominya pasti melemah.

Apalagi di Indonesia, indeks inflasi terdistorsi, sehingga tidak menunjukkan nilai riilnya. Padahal, inflasi berarti daya beli masyarakat melemah dan kemiskinan meningkat, karena gaji karyawan/pegawai tidak bisa mengimbangi kenaikan harga (inflasi).

"Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) tidak ada gunanya kalau inflasinya tinggi. Kondisinya malah tidak ada kenaikan gaji karyawan atau malah gaji dipotong, karena marjin usaha pun tidak bisa mengejar ekonomi biaya tinggi," kata Aditya.

Sementara, di perbankan sudah bukan rahasia umum lagi, kalau kredit properti sudah mencapai 1.400 triliun rupiah, sedangkan kredit konsumsi di atas 1000 triliun rupiah. Hal itu akan menjadi masalah nasional yang serius, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membiarkan bank membagi deviden ke pemegang saham dalam porsi yang besar, tanpa membuat pencadangan untuk potensi krisis kredit macet.

"Dengan kelemahan dan keabaian pejabat, bila nanti ada masalah besar, bisa saja tidak ada yang mau bertanggung jawab," kata Aditya.

Panjang dan Rumit

Sementara itu, Bank Dunia seperti dikutip dari Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan jalan menuju negara maju cukup panjang dan rumit. Bank Dunia menyatakan Indonesia kemungkinan akan terjebak di negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap/MIT). Berdasarkan pengalaman lembaga tersebut, negara-negara biasanya terjebak pada dua tahap, pertama ketika negara masuk dalam kisaran pendapatan per kapita 11.000-12.000 dollar AS per kapita per tahun dan pada tahap berikutnya ketika masuk pada kisaran pendapatan 15.000-16.000 dollar AS per kapita per per tahun.