Riset: 3 Cara Agar Larangan Plastik Sekali Pakai Ampuh Tangkal Pencemaran

Antaya March, University of Portsmouth; Steve Fletcher, University of Portsmouth, dan Tegan Evans, University of Portsmouth

Pemerintah dari seluruh dunia berbondong-bondong memperkenalkan larangan produk plastik sekali pakai untuk melawan pencemaran.

Pemerintah Zimbabwe, misalnya, melarang kemasan dan botol plastik berlaku pada 2010. Sedangkan pemerintah Antigua dan Barbuda, negara kepulauan di Laut Karibia bagian timur, melarang produk sekali pakai untuk katering dan makanan bawa pulang (takeaway) pada 2016. Vanuatu juga menerbitkan larangan serupa untuk kemasan plastik sekali pakai pada 2018.

Eropa melarang kapas colok, gagang balon, dan produk sekali pakai untuk katering dan kemasan bawa pulang. Larangan ini turut mencakup produk turunan polistirena (polimer atau bahan plastik yang terbuat dari minyak bumi) pada 2021.

Pemerintah Inggris juga mengikuti langkah Eropa dengan melarang pasokan piring dan alat makan plastik sekali pakai, gagang balon, gelas dan kemasan polistirena kepada seluruh restoran, kafe, dan gerai makanan bawa pulang. Aturan ini akan berlaku pada April 2023. Penundaan larangan berlaku pada produk serupa yang dijual di supermarket dan warung hingga 2024.

Di Indonesia, per 2021 ada 54 kabupaten kota dan dua provinsi yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Meskipun berbagai larangan sudah terbit, produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik terjadi di lintas negara maupun benua. Karena itulah, kesuksesan larangan penggunaan produk plastik tidak bisa hanya diukur dari kebijakan di satu negara.

Riset kami menggarisbawahi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pemakaian suatu produk, misalnya larangan, pajak, ataupun pungutan, kurang menjangkau persoalan pencemaran global.

Efek pelarangan produk plastik sekali pakai cuma terbatas pada wilayah keberlakuannya, kecuali ada pergeseran besar dalam perilaku publik dan komersial yang melampaui batas-batas negara.

Patut diingat bahwa persoalan ini terkait erat dengan 'budaya membuang' atau (throwaway culture). Karena itu, larangan plastik sekali pakai yang tidak disertai kebijakan pendukung maupun strategi besar peralihan perilaku itu hanya menciptakan perubahan-perubahan kecil.

The Global Plastics Policy Centre University of Portsmouth, Inggris, menelaah 100 kebijakan yang terbit untuk melawan pencemaran plastik di seluruh dunia pada 2022. Dari studi tersebut, setidaknya ada tiga pelajaran kunci agar larangan plastik lebih manjur.

1. Mudahkan barang penggantinya

Konsumen dan pelaku bisnis (pengguna plastik) akan sulit mematuhi larangan plastik sekali pakai yang berlaku mendadak. Upaya untuk memastikan sektor bisnis untuk mencari barang pengganti dengan harga yang terjangkau juga penting.

Antigua dan Barbuda menerapkan langkah ini dengan berinvestasi pada riset material-material ramah lingkungan. Mereka berhasil mencari bahan terjangkau untuk menggantikan plastik, seperti ampas hasil pengolahan tebu (bagasse).