RI Harus Perbaiki Iklim Bisnis Jika Ingin Jadi Tujuan Relokasi Pabrik Tiongkok

JAKARTA - Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan relokasi pabrik asal Tiongkok, seiring genderang perang dagang yang akan ditabuh kembali oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu berencana menaikkan tarif tinggi untuk berbagai barang made in Tiongkok.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meminta para pengelola kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Kepulauan Riau, bersiap merebut peluang apabila terjadi relokasi pabrik dari Tiongkok, seiring menguatnya sentimen Trump.

Hal itu disampaikan Wamenperin ketika berdialog dengan para pengelola kawasan industri di Kawasan Industri Batamindo, Kota Batam, Jumat (17/1). Kunjungan itu untuk melihat kesiapan 19 kawasan industri yang memungkinkan sebagai tujuan relokasi pabrik asal Tiongkok.

Menurut Faisol, Indonesia berpeluang besar menjadi tujuan relokasi di saat Presiden Trump berencana menetapkan hambatan tarif (barrier tariffs) baru impor untuk seluruh produk dari Negeri Panda.

"Hal ini ditangkap oleh para pelaku usaha di RRT sebagai sebuah hambatan untuk melakukan ekspor langsung dari RRT ke AS. Mereka melihat kemungkinan berusaha dengan mencari lokasi-lokasi baru terutama di kawasan Asean, dan merelokasi pabriknya agar bisa langsung melakukan ekspor dari negara-negara produksi," kata Faisol.

Wamenperin mengatakan Indonesia dipandang sebagai negara dengan stabilitas ekonomi, serta lokasi strategis sebagai tujuan investasi atau relokasi pabrik. Apalagi, berbagai kawasan industri yang berada di KEK Batam cukup siap apabila tren relokasi itu nantinya terjadi.

Selain mengunjungi Batamindo, Wamen Faisol juga mendatangi Kawasan Industri Bintan Industrial Estate (BIIE), sebagai kawasan yang didesain khusus untuk industri halal. Dengan luas mencapai 4.000 hektare, menurut Wamenperin, BIIE juga berpeluang besar dikembangkan melalui relokasi perusahaan-perusahaan yang berasal dari RRT.

"Semua upaya relokasi ini dan kesiapan industri di KEK Batam ini dalam rangka memperkuat Indonesia sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang manufaktur, yang kita bangga dengan tulisan Made in Indonesia di setiap produk," tutur Faisol.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sudah banyak perusahaan antre ingin masuk ke Tanah Air. Mereka hendak merelokasikan industrinya dari Tiongkok.

Hal itu ujarnya seiring dengan kekhawatiran perang dagang antara negara itu dengan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sebab di bawah Trump, AS hendak kembali mengenakan tarif perdagangan terhadap barang-barang impor dari Tiongkok.

Perbaiki Regulasi

Namun, sebelum melakukan relokasi pabrik ke RI, investor investor itu meminta pemerintah Indonesia memperbaiki berbagai regulasi. Salah satu yang mereka tuntut ke pemerintah Indonesia adalah perbaikan aturan ketenagakerjaan.

"Jadi mereka ingin mendukung kebijakan yang tentu menyejahterakan labor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Airlangga menegaskan tidak ada kekhawatiran berbagai industri itu terhadap ketentuan pajak maupun upah buruh tahun depan, termasuk kebijakan kenaikan tarif PPN 12 persen (barang mewah)maupun kenaikan UMP rata-rata 6,5 persen pada tahun depan.

Bahkan, dalam berbagai pertemuan bilateral dan antar forum bisnis ujarnya, tidak ada yang keberatan tentah permasalahan pajak dan UMP itu. Namun, cenderung menuntut perbaikan regulasi kesejahteraan buruh.

"Indonesia sendiri sudah tanda tangan dengan yang negara-negara supply chain. Kemarin juga sudah tanda tangan, sudah setuju dengan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) Kanada. Dan salah satu klausulanya kan ada mengenai labor regulation," ucapnya.