Putin Siap Bertemu Zelenskiy, Rusia Pertanyakan Legitimasi Kesepakatan Ukraina

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin disebut bersedia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, namun masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan sebelum pertemuan tersebut bisa berlangsung. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan bahwa salah satu isu utama adalah mengenai legitimasi Zelenskiy dalam menandatangani kesepakatan damai.

Putin sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT Rusia-AS di Alaska, yang menjadi pertemuan pertama kedua negara dalam lebih dari empat tahun terakhir. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas langkah-langkah potensial untuk mengakhiri perang di Eropa yang disebut paling mematikan sejak Perang Dunia Kedua.

Trump, usai pertemuan di Alaska, mengatakan bahwa ia telah mulai membuka jalan untuk pertemuan antara Putin dan Zelenskiy. Bahkan, ia menyebut kemungkinan adanya KTT trilateral yang juga melibatkan dirinya sebagai mediator dalam upaya mencapai kesepakatan perdamaian.

Menanggapi hal itu, Lavrov menegaskan bahwa Putin selalu terbuka untuk bertemu dengan Zelenskiy.

"Presiden kami telah berulang kali mengatakan bahwa ia siap bertemu, termasuk dengan Tuan Zelenskiy," ujarnya dalam konferensi pers.

Namun, Lavrov memberikan catatan penting terkait persiapan pertemuan tersebut.

"Dengan pemahaman bahwa semua masalah yang memerlukan pertimbangan di tingkat tertinggi akan dikerjakan dengan baik, dan para ahli serta menteri akan menyiapkan rekomendasi yang tepat," katanya.

Lebih lanjut, Lavrov menyoroti isu legitimasi Zelenskiy sebagai presiden Ukraina yang sah.

"Dan, tentu saja, dengan pemahaman bahwa ketika dan jika perjanjian di masa mendatang ditandatangani, masalah legitimasi orang yang menandatangani perjanjian ini dari pihak Ukraina akan terselesaikan," ujarnya.

Putin berulang kali mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Zelenskiy karena masa jabatannya secara resmi berakhir pada Mei 2024. Namun, akibat perang yang masih berlangsung, Ukraina belum menggelar pemilihan presiden baru. Pemerintah Kyiv menegaskan Zelenskiy tetap presiden yang sah berdasarkan aturan darurat negara.

Pejabat Rusia menyatakan kekhawatiran bahwa jika Zelenskiy menandatangani kesepakatan, pemimpin Ukraina berikutnya bisa menolak perjanjian tersebut dengan alasan masa jabatan Zelenskiy telah berakhir. Situasi ini menurut mereka berpotensi melemahkan validitas hasil negosiasi.

Lavrov juga menyinggung pembicaraan keamanan yang sebelumnya dilakukan pada 2022 antara Moskow dan Kyiv. Ia mengatakan bahwa rancangan dokumen saat itu menekankan netralitas permanen Ukraina dengan imbalan jaminan keamanan internasional dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Menurut Lavrov, meninggalkan kerangka diskusi Istanbul yang sudah pernah digelar pada 2022 akan menjadi langkah sia-sia. Ia bahkan menuduh para pemimpin Eropa berupaya mengganggu capaian positif dari pertemuan puncak di Alaska.

Dengan situasi yang masih dinamis, prospek pertemuan Putin dan Zelenskiy dipandang sebagai langkah penting untuk membuka jalur perdamaian. Namun, isu legitimasi kepemimpinan dan persyaratan keamanan menjadi hambatan utama yang harus dijembatani sebelum perundingan konkret bisa digelar.