Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Situasi Terkini dan 6 Keputusan DPR

📅 Rabu, 10 Sep 2025, 17:05 WIB | Oleh:
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Situasi Terkini dan 6 Keputusan DPR Doc: ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.
Ket. Presiden Prabowo Subianto (kiri) berdiskusi empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatak Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan empat mata itu, keduanya membahas situasi terkini di tanah air, enam poin keputusan DPR sebagai respons tuntutan rakyat, serta sejumlah program prioritas pemerintah.

Teddy, saat dihubungi di Jakarta, Rabu sore, menjelaskan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Dasco berlangsung pada siang hari.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah," kata Seskab Teddy menjelaskan isi pertemuan tersebut.

Teddy melanjutkan Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Dasco mengenai beberapa poin keputusan yang diambil oleh DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Poin-poin keputusan yang disebut oleh Teddy itu merujuk kepada enam poin kesepakatan yang disepakati seluruh fraksi partai politik DPR untuk merespons tuntutan 17+8 masyarakat. Enam poin kesepakatan itu diumumkan oleh Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).

Poin pertama, DPR sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Kesepakatan kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undang kenegaraan. Ketiga, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan.

"Ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Keempat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya, termasuk gaji dan tunjangan-tunjangan. Kesepakatan kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status non-aktif beberapa anggota DPR RI yang telah ditetapkan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing.

Poin keenam, DPR RI berjanji memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Dasco melanjutkan enam poin kesepakatan itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan jajaran wakil ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sementara itu, terkait program-program prioritas pemerintah, Presiden Prabowo pada Selasa (9/9) juga memimpin rapat terbatas, yang dihadiri oleh beberapa menteri-menterinya. Dalam rapat itu, Presiden membahas perkembangan pelaksanaan program-program seperti pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman baru kebun-kebun rakyat seluas 870.000 hektare, kemudian program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan menyasar 100 desa, revitalisasi tambak-tambak di sepanjang pantai utara Jawa (Pantura) seluas 20.000 hektare, dan modernisasi 1.000 kapal nelayan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.