Polres Kerinci Bahas Distribusi BBM Subsidi agar Tepat Sasaran

SUNGAI PENUH – Kepolisian Resor (Polres) Kerinci, Polda Jambi, membahas distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

Pembahasan dalam rapat koordinasi itu melibatkan masyarakat, manajemen SPBU, serta pemangku kebijakan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, kata Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil saat memimpin rakor di Mapolres Kerinci, Rabu(03/6).

​"Saya tegaskan tidak ada lagi kendaraan yang melansir atau menggunakan tangki modifikasi saat pengisian BBM di SPBU. Pihak SPBU juga harus proaktif mencegah penyalahgunaan barcode, jangan sampai terlibat dalam tindak pidana tersebut," tegasnya.

​Menurut dia, rapat ini dilaksanakan untuk membangun sinergitas antarinstansi dan menyamakan persepsi guna mengantisipasi kelangkaan solar serta penyalahgunaan kode batang (barcode) BBM.

Langkah ini juga diambil menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait antrean BBM yang memicu kemacetan lalu lintas, hingga adanya indikasi mobil mewah yang nekat mengonsumsi biosolar.

​Kapolres meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di kedua wilayah tersebut segera mengeluarkan surat edaran mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengisian BBM.

Ia juga mengingatkan seluruh personel dan instansi terkait untuk tidak terlibat dalam membekingi aktivitas ilegal BBM.

​Rapat koordinasi tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan utama.Poin-poin tersebut, meliputi pendataan ulang perizinan bagi UMKM penerima biosolar dari nol yang melibatkan Dinas Koperasi dan Dinas Ketahanan Pangan bersama Satuan Intelkam Polres Kerinci.

​Kesepakatan lainnya adalah penolakan tangki modifikasi, pembentukan tim pengawas terpadu, serta optimalisasi manajemen lalu lintas untuk mengurai potensi kemacetan di sekitar SPBU.

Selain itu, pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diminta membuat surat edaran terkait regulasi pengisian BBM.

​"Sesuai regulasi, mobil mewah dilarang menggunakan biosolar. Kuota harian sudah diatur jelas, yakni maksimal 30 liter untuk kendaraan roda empat dan 60 liter untuk roda enam. Jika ada oknum aparat, baik Polri, TNI, maupun Satpol PP yang bermain, akan kita proses hukum," ungkap Ramadhanil.