PM Jepang akan Gelar Pemilu Sela Pada 8 Februari untuk Mencari Mandat yang Lebih Kuat

TOKYO - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada Senin (19/1) mengumumkan rencananya untuk membubarkan parlemen demi pemilihan umum sela yang akan berlangsung pada 8 Februari.

"Setelah pembubaran majelis rendah pada 23 Januari, jadwal akan ditetapkan untuk dimulainya kampanye pada 27 Januari dan pemungutan suara serta penghitungan suara akan diadakan pada 8 Februari," kata dia dalam konferensi pers.

PM Takaichi, pemimpin perempuan pertama di negara itu, mengandalkan angka jajak pendapatnya yang tinggi untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan tidak populer menuju kemenangan.

Partai LDP telah memerintah Jepang hampir tanpa henti selama beberapa dekade, meskipun dengan pergantian pemimpin yang sering terjadi.

Takaichi diangkat menjadi perdana menteri pada bulan Oktober lalu dan kabinetnya meraih popularitas tinggi dalam jajak pendapat, meskipun popularitas partainya menurun.

Namun blok penguasaannya - yang mencakup mitra koalisi Partai Inovasi Jepang (JIP) - hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah parlemen yang berpengaruh. Hal ini dapat menghambat pengesahan agenda kebijakannya, termasuk pengeluaran fiskal yang proaktif dan peningkatan anggaran pertahanan

"Jika LDP bisa mendapatkan mayoritas sendiri di majelis rendah, itu akan membantunya mengejar kebijakan tanpa konsesi kepada partai lain,” kata Sadafumi Kawato, profesor emeritus di Universitas Tokyo.

Kabinet Takaichi menyetujui anggaran sebesar 122,3 triliun yen (US$768 miliar) untuk tahun fiskal mulai April 2026, dan ia berjanji untuk segera mendapatkan persetujuan parlemen guna mengatasi inflasi dan menopang perekonomian terbesar keempat di dunia.

Namun partai-partai oposisi mengatakan rencana Takaichi untuk membubarkan majelis rendah berisiko menunda pengesahannya, dengan Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), partai oposisi utama, mengatakan hal itu akan mengorbankan mata pencaharian.

Masaaki Tokuno, seorang manajer tempat penjualan sepeda berusia 64 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa menjalankan kebijakan untuk mengatasi inflasi harus diutamakan, sebelum mengadakan pemilihan umum.

Partai LDP sedang mempertimbangkan untuk mengkampanyekan kemungkinan pemotongan pajak pembelian makanan, menurut laporan media, guna meringankan beban biaya yang melonjak di toko bahan makanan. ils/AFP/I-1