Perlu Kebijakan yang Seimbang untuk Menjaga Daya Beli Tidak Semakin Merosot

JAKARTA - Para investor perlu mempersiapkan strategi yang adaptif seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat perang tarif, volatilitas di pasar finansial, dan kebijakan moneter yang belum menentu.

Di tengah tekanan eksternal itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sorotan terutama kebijakan Pemerintah dalam menyikapi tantangan tersebut.

Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha menilai kebijakan Pemerintah saat ini terlihat berupaya menjaga keseimbangan antara menopang pertumbuhan jangka pendek melalui konsumsi dan memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang melalui investasi.

“Konsumsi domestik dalam kondisi yang lemah, tercermin dari kontribusi konsumsi terhadap PDB Indonesia sebelum pandemi berada di kisaran 55-58 persen, dan saat ini di kisaran 54 persen. Pemulihan ekonomi pasca pandemi yang tidak merata, menjadi salah satu penyebab pelemahan konsumsi dan mengancam pertumbuhan ekonomi jangka pendek,” kata Dimas di Jakarta, Rabu (12/3).

Pemerintah katanya telah mengadopsi berbagai kebijakan populis untuk menopang konsumsi, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan upah minimum regional (UMR), kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), serta pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan cepat bagi ekonomi nasional mengingat proporsi konsumsi dalam pendapatan masyarakat Indonesia tergolong tinggi, mencapai 74 persen.

Di tengah upaya mendorong konsumsi, Dimas menilai investasi tetap menjadi prioritas jangka panjang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Apalagi, Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 8 persen agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembentukan Danantara, yang disinyalir mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

Di pasar keuangan, ketidakpastian global memicu tekanan pada pasar saham Indonesia yang mengalami penurunan tajam, sementara pasar obligasi tetap menunjukkan ketahanan. Dimas memandang stabilitas nilai tukar dan pelonggaran likuiditas menjadi faktor kunci dalam memulihkan kepercayaan investor.

“Secara historis, pasar saham cenderung mencatat kinerja positif saat nilai tukar rupiah stabil atau menguat, serta kondisi likuiditas melonggar,” katanya.

Pemerataan Ekonomi

Diminta pada kesempatan terpisah, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus merosot. Namun, untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, pemerintah juga harus mampu mengenali dan mengelola sumber daya yang dimiliki saat ini dan di masa mendatang, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Potensi pertumbuhan harus diidentifikasi secara tepat agar bisa direncanakan cara meraihnya, bukan sekadar menunggu keajaiban. Ini membutuhkan konsistensi, tetapi tetap harus ada ruang untuk penyesuaian mengingat tingginya ketidakpastian dalam jangka panjang,” kata Aloysius.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah kepentingan jangka pendek yang kerap kali lebih mengemuka dibandingkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kebijakan efisiensi anggaran, misalnya, sering diklaim demi kepentingan jangka panjang, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan masalah di berbagai sektor.

Salah satu contohnya adalah pemangkasan anggaran infrastruktur yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas publik dalam jangka panjang.