Perkuat Akuntabilitas Keuangan Negara, Kemenhub Siap Dukung Audit BPK Tahun 2025

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

Kesiapan tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang digelar Kamis (5/2) di Kantor Kemenhub, Jakarta, sebagai langkah awal proses pemeriksaan keuangan negara secara terstruktur dan profesional.

”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Untuk itu, Dudy berharap Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Kemenhub berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun dalam laporan keuangannya.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya," tutur Dudy.

Dari sisi kinerja keuangan, Menhub menjabarkan, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88% atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama berhasil melampaui target, yakni mencapai 125,25% atau sebesar Rp14,07 triliun.

Menhub menyampaikan, Kemenhub juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Hingga Semester I Tahun 2025 tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit.

Dalam menghadapi pemeriksaan tahun ini, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit dan meningkatkan kualitas pelaporan.

”Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI. Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tegas Menhub Dudy.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasinya kepada Kemenhub atas pemeriksaan ini. Menurut Nyoman, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dari keseluruhan pemeriksaan BPK.

"Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70% dan juga dengan pendalaman materi. Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh," jelas Nyoman.

Nyoman menjelaskan, pemeriksaan BPK meliputi berbagai wilayah cakupan pemeriksaan, mulai dari Wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua. Nyoman berharap, melalui pemeriksaan ini, sumbangsih Kemenhub terhadap pembangunan nasional akan semakin meningkat.