Peringatan Pakar: Transmigrasi Papua Wajib Libatkan Sinergi Pusat-Daerah Agar Berhasil

YOGYAKARTA - Pakar kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dyah Mutiarin menegaskan program transmigrasi di Papua dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus dijalankan dengan sinergi pusat dan daerah. Transmigrasi dinilai bukan hanya perpindahan penduduk, melainkan instrumen pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

"Keberhasilan transmigrasi tidak hanya bergantung pada kesiapan masyarakat yang berpindah, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah pengirim, dan daerah penerima dalam mengelola program ini," ujar dia di Yogyakarta, Selasa.

Dalam konteks prioritas lokasi, Dyah Mutiarin yang akrab disapa Arin ini, menilai Papua sebagai salah satu wilayah strategis yang patut dikembangkan, terutama setelah pemekaran provinsi.

Papua dan wilayah 3T, menurut dia, harus mendapat perhatian khusus, baik dari sisi infrastruktur maupun jaminan keberlanjutan hidup bagi transmigran.

"Indonesia harus mampu memanfaatkan potensinya sebagai negara kepulauan. Transmigrasi adalah salah satu cara untuk meratakan pembangunan, agar tidak hanya jawa-sentris tetapi juga bergerak ke luar Jawa," kata dia.

Dia mengatakan pendekatan spasial dalam transmigrasi menjadi kunci agar transformasi ekonomi berjalan menyeluruh dan mengurangi ketimpangan antar-wilayah.

"Transmigrasi harus dipahami bukan hanya sebagai perpindahan penduduk, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan," ujarnya.

Ia juga menyoroti perbedaan kebijakan transmigrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya. Pada masa lalu, program transmigrasi bersifat instruktif dan terkesan dipaksakan, sedangkan saat ini lebih menekankan pada tawaran dan peluang sesuai potensi wilayah tujuan.

Dia mengharapkan transmigran memiliki keterampilan serta bekal yang cukup sehingga mampu mengelola potensi ekonomi daerah baru sekaligus beradaptasi dengan tantangan sosial dan budaya yang berbeda dari tempat asal.

Meski demikian, ia mengingatkan tentang potensi tantangan yang harus diantisipasi, salah satunya konflik horizontal antara pendatang dan masyarakat lokal.

Adaptasi sosial budaya menjadi faktor penting agar para transmigran dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Transmigrasi di era sekarang harus dijalankan sebagai kebijakan transformasi pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah perlu mengawal ketat agar transmigrasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan transmigran, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal serta mendukung pemerataan pembangunan nasional," demikian Arin.