Peningkatan APK Perguruan Tinggi Harus Libatkan PTS

JAKARTA - Rektor Universitas Tarumanagara (Untar), Agustinus Purna Irawan, menyebut, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi harus melibatkan perguruan tinggi swasta (PTS). Pasalnya, jumlah perguruan tinggi di Indonesia didominasi PTS.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan perguruan tinggi negeri karena paling banyak di Indonesia ini kan perguruan tinggi swasta," ujar Agustinus, usai acara Halal Bihalal Untar, di Jakarta, Kamis (18/4).

Dia menerangkan, peningkatan APK perguruan tinggi sangat penting untuk melahirkan tenaga ahli terdidik untuk membangun negeri. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memperhatikan pengembangan PTS agar semakin berkualitas.

"Jadi bagaimana kemudian dikti mempunyai perhatian yang khusus kepada PTS-PTS yang menengah ke bawah supaya mereka menerima mahasiswa tetapi juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga itu juga bisa nanti akhirnya menghasilkan lulusan yang punya kualitas yang baik juga," jelasnya.

Agustinus mengungkapkan, setiap tahunnya Untar menyediakan kuota mahasiswa baru sebanyak 3.500. Hal tersebut menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki Untar.

"Kita terimanya juga sekitar 3500 dari sekian banyak seleksi nah itu akan terus. Jadi kita mempertahankan jumlah yang di Untar itu ada 15-16 ribu mahasiswa," katanya.

Target APK

Secara terpisah, Dirjen Pendidikan, Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Abdul Haris menyebut jika APK Perguruan Tinggi mesti ditingkatkan. Ia ingin ada peningkatan APK sebesar 7 persen sesegera mungkin. "APK kita saat ini 30-an, dan kita targetkan ya bisa 37 persen," terangnya.

Haris menyebut diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan APK, salah satunya perluasan akses terhadap lulusan SMA. Menurutnya, apabila daya tampung terbatas, perlu juga dibuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan APK."Banyak sekali lulusan SMA belum tertampung. Yang lulus itu SMA tiga juta yang diterima 800 ribuan, itu nanti akan ada kebijakan yang bisa memberikan ruang," ucapnya.