Pengawasan Netralitas ASN di Pemilu Diperkuat

JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus memperkuat pengawasan atas netralitas ASN menjelang dan saat Pemilu 2024, khususnya pada masa kampanye.

"Saat ini, KASN telah menerima 122 pengaduan terkait netralitas ASN di berbagai daerah di Indonesia," kata Asisten KASN Iip Ilham Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (22/9).

Pada 2020-2022, KASN menerima 2.073 pengaduan dan 1.605 di antaranya atau 77,5 persen terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Dari jumlah tersebut, 1.420 ASN atau 88,5 persen sudah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi.

Iip mengatakan lima kementerian dan lembaga yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menetapkan keputusan bersama untuk pembinaan dan pengawasan ASN menghadapi Pemilu 2024.

"KASN banyak menerima pengaduan terkait netralitas ASN dari Bawaslu. Tentu saja angkanya akan merambat naik dan puncaknya biasanya ketika pada masa kampanye," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....