Pengangguran Meningkat, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

JAKARTA - Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Arin Setyowati meminta pemerintah bertindak cepat mengatasi angka pengangguran yang meningkat. Menurutnya, mengatasi krisis ketenagakerjaan ini membutuhkan langkah cepat dan terukur.

Dia mempertanyakan langkah pemerintah yang justru berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif oleh berbagai kalangan, karena berpotensi memperparah pelemahan daya beli dan menghambat ekspansi usaha.

"Di saat konsumsi masyarakat menurun dan PHK meningkat, menaikkan PPN hanya akan memperburuk situasi," ujar Arin, dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Senin (12/5).

Dia menuturkan, langkah pertama, pemerintah harus memprioritaskan penyelamatan sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan makanan-minuman. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak, subsidi gaji, hingga pinjaman lunak bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja dinilai dapat membantu menekan angka PHK.

Kedua, lanjut dia, optimalisasi belanja negara melalui proyek-proyek padat karya di daerah juga menjadi solusi strategis. Dana yang semula dialokasikan untuk proyek besar harus dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lokal berskala kecil hingga menengah, seperti irigasi desa, sanitasi publik, dan jalan lingkungan.

"Ketiga, dukungan bagi UMKM dan sektor informal harus diperkuat. Sektor ini menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di Indonesia, namun akses mereka terhadap pembiayaan dan pelatihan masih terbatas," tuturnya.

Keempat, kata Arin, penguatan jaring pengaman sosial juga penting untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan. Pemerintah perlu memberikan subsidi transportasi kerja, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar lokal, hingga bantuan sosial bersyarat bagi keluarga terdampak PHK.

Dia menekankankan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, industri, akademisi, dan masyarakat harus menjadi pondasi utama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah diharapkan segera bergerak cepat dan tepat demi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

"Jika tidak segera ditangani dengan serius, lonjakan pengangguran ini tidak hanya akan menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga bom waktu sosial," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, jumlah penganggur tercatat mencapai 7,28 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 83 ribu orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memang turun tipis menjadi 4,76 persen. Peningkatan jumlah penganggur menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung pertambahan angkatan kerja baru.