Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemkab PPU Serahkan Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

📅 Sabtu, 27 Mei 2023, 15:16 WIB | Oleh:
Pemkab PPU Serahkan Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Doc: Dok. Pemkab PPU
Ket. Pemkab PPU Serahkan Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 228 Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (23/5).

Penyerahan secara simbolis tersebut diserahkan oleh Bupati PPU Hamdam didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Sukadi Kuncoro, Camat Babulu Muhammad Nadir dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati PPU Hamdam mengatakan penyerahan Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk wilayah Babulu ditujukan bagi warga pekerja non formal agar memberikan perlindungan dan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi warga.

"Sebanyak 228 warga yang dilaporkan di Kecamatan Babulu menerima kartu kepesertaan ini bagi pekerja non-formal atau bekerja yang tidak ada gaji tetapnya. Walaupun sudah mendapatkan BPJS Kesehatan, hal itu belum cukup untuk melindungi Pekerjaan nya," kata Hamdam, dikutip dari akun Instagram resmi Pemkab PPU, Kamis (25/5).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten PPU inisiatif memberikan bantuan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan atau kepada masyarakat pekerja-pekerja non formal yang tidak bergantung di satu perusahaan atau apapun yang memberi upah secara tetap di Kabupaten PPU.

Hamdam juga mengatakan dengan adanya Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kita memberikan jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun kepada para tenaga kerja.

"Ini artinya bahwa pemerintah selalu memikirkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Minimal ada kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang ditinggalkan supaya betul - betul mereka terbantu. Bukan kami mengharapkan itu terjadi tetapi ini merupakan kesiagaan pemerintah daerah untuk penanganan itu wujud kepedulian kami," tambah Hamdam.

Dijelaskan bahwa program ini dicontohkan jika pekerja petani, nelayan, tukang ojek misalnya mengalami musibah kecelakaan maka yang menanggung risiko pengobatannya adalah BPJS Ketenagakerjaan melalui rumah sakit yang bekerjasama dengan menunjukkan kartu BPJS ketenagakerjaan yang telah diberikan.

Sebelumnya, Pemkab PPU juga membagikan Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada 152 warga kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Senin (22/5).

Bupati PPU, Hamdam mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan yang diberikan melalui BPJS Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten PPU dinilai belum sepenuhnya cukup, khususnya bagi masyarakat dengan pekerja rentan yang tidak memiliki penghasilan tetap atau mereka yang berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu pemerintah daerah PPU inisiatif memberikan bantuan berupa jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan atau kepada masyarakat pekerja-pekerja non formal yang tidak bergantung di satu perusahaan atau apapun yang memberi upah secara tetap di kabupaten PPU.

"Ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah kabupaten PPU kepada masyarakatnya khususnya kepada mereka para pekerja rentan yang memiliki resiko kerja lebih tinggi, seperti nelayan, petani, tukang ojek dan sebagainya," tutur Hamdam.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Luar Negeri
Hendak Terbang, Warga AS Di...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.