Pemerintah Wujudkan Ubud sebagai Destinasi Gastronomi Internasional

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) Kantor Staf Presiden (KSP) dan stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi (seni kuliner) United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 2023.

Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekaf, Itok Parikesit, mengatakan, pengembangan Ubud sebagai Destinasi Gastronomi UNWTO Tahun 2023 merupakan bagian dalam mendukung program Indonesia Spice Up The World (ISUTW).

"Program ini merupakan salah satu rencana aksi Program Prioritas Nasional Bidang Pariwisata 2023 yang akan dipantau melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) 2023 oleh KSP," ujar Itok dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/6).

Selain pengembangan destinasi gastronomi, tambahnya, esensi dari Indonesia Spice Up The World adalah ekspor rempah, pengembangan restoran Indonesia di luar negeri, serta promosi kuliner. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat penyatuan visi antara pemerintah dengan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Gianyar.

"Setelah destinasi ini ditetapkan, maka nanti harus ada organisasi yang mengelola destinasi gastronomi ini. Mulai dari organisasi yang dibentuk Pemda hingga kelompok masyarakat arus bawah sehingga hasilnya akan sangat baik," kata Itok.

Sedangkan Anggota Indonesia Gastronomi Network, Ismayanti Istanto memaparkan proses menjadikan Ubud sebagai destinasi gastronomi sudah berjalan sejak 2018. Prosesnya telah melalui berbagai tahap di mana pada 2023 merupakan tahap yang ketiga. Jika tahap ini telah selesai, maka Ubud telah siap menjadi destinasi gastronomi.

"Stakeholder di Ubud sangat kolaboratif, memandang makanan tak sekadar kuliner tapi sudah menjadi tradisi turun-temurun," ujarnya.

Pembentukan Kelembagaan

Sementara itu, Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Gede Pitana, berharap dalam waktu dekat pembentukan kelembagaan sebagai salah satu syarat dari UNWTO dapat segera terbentuk.

"Harus segera dilakukan untuk dapat mengukuhkan brand Ubud sebagai destinasi wisata gastronomi. Secara produk sudah komplit. Masyarakat, komunitas, sektor swasta adalah stakeholder utama yang menjadi penentu", ujar Prof Pitana.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sedana Putra menjelaskan bahwa menjadikan Ubud sebagai salah satu destinasi gastronomi sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gianyar sejak 2018. Hanya saja konsepnya tidak seperti yang saat ini sedang diupayakan bersama.

"Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam gastronomi tersebut adalah perlindungan lahan sawah berkelanjutan. Itu salah satu produk untuk kegiatan gastronomi kami. Lalu kami ingin mewujudkan kuliner tradisional Gianyar yang sehat," katanya.

Pada kesempatan tersebut Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, meminta agar perencanaan dilakukan dengan baik, memiliki target jelas dan terstruktur, serta masyarakat harus memahami manfaat dari program Ubud Gastronomi. Pihaknya juga meminta Pemkab Gianyar mulai melakukan sosialisasi Ubud Gastronomi sejak saat ini.

"Harus segera, dan KSP akan membantu. Nanti diharapkan tersebar di berbagai media agar diketahui. Dalam jangka pendek, akan dilakukan rapat teknis dalam rangka persiapan kunjungan asesor UNWTO termasuk untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan untuk identifikasi low hanging fruit yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tutupnya.