Pemerintah Tangani Sampah Pilih Pendekatan Circular Economy

Oleh Bagong Suyoto

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)

SAMPAH/LIMBAH ketika masih sedikit cukup ditangani di pekarangan sendiri, seperti yang dilakukan orang desa/kampung di seluruh Indonesia. Ketika sampah sudah semakin banyak, 8.000-10.000 ton per hari membuat pusing kepala. Apalagi timbulan yang banyak tersebut hanya ditumpuk dan ditumpuk di TPST/TPA.

Sampah yang semakin banyak itu lama kelamaan akan menimbulkan pecemaran lingkungan (udara, air dan tanah) massif, ancaman kesehatan masyarakat, merusak estetika, konflik sosial vertikal horizontal dan merendahkan harkat martabat mansuia. Pengelolaan sampah yang buruk akan menimbulkan tragedi lingkungan dan kemanusian.

Sekarang sejumlah kabupaten/kota di Indonesia mengalami kewalahan dan kedodoran menangani sampah dari berbagai sumber hanya bisa di tumpuk di pinggir-pinggir jalan, lahan kosong, dll. Buntutnya warga protes karena bau, penuh lalat dan belatung, serta air lindi mengalir ke aera sekitar! Karena TPST/TPA sampah dalam kondisi buruk, buka tutup alias darurat. Kasus tersebut melanda Yogyakarta, Bandung Raya, Kota Depok, Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Pekalongan, dll.

Sehingga perlu solusi komprehensif, riel dan cepat dalam menangani permasalahan sampah. Sampah diproduksi semua orang. Maka pemilik sampah harus bertanggungjawab mengelolanya.

Dalam buku kajian "Daur Ulang Plastik dan Kertas Dalam Negeri", yang diterbitkan oleh Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) meletakkan circular economy sebagai tema sangat urgen. Istilah tersebut menjadi trend dunia dalam menangani sampah. Karena di sini ada jawaban ekonomi dan ekologi.

Ekonomi sirkular (economy circular) merupakan salah satu prioritas pemerintah RI dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan mendorong pertumbuhan daur ulang. Pendekatan ekonomi sirkular memiliki tujuan utama untuk meminimalisasi beban sampah yang masuk ke lingkungan (solusi ekologi) - sekaligus mengoptimalkan nilai recovery dari berbagai jenis sampah untuk dimanfaatkan oleh industri (solusi ekonomi).

Salah satu tantangan utama mewujudkan ekonomi sirkular adalah kolaborasi. KLHK menyadari bahwa pendekatan hulu hingga hilir sangat penting, agar terjadi sinergi dari peran para pemangku kepentingan. Koordinasi dan keterlibatan lintas sektor dan lintas lembaga juga merupakan Langkah strategis dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks ekonomi sirkuler Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyusun "Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular di Indonesia 2025-2045". Substansi apa yang dimaksud dalam roadmape itu.

Target-target implementasi ekonomi hijau dan ekonomi sirkular telah tertuang di dalam perencanaan pembangunan nasional ke depan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan disertakannya ekonomi hijau dan ekonomi sirkular pada rencana pembangunan, maka ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi dari business-as-usual menjadi lebih berkelanjutan.

Ekonomi sirkular lebih luas dari sekedar pengelolaan sampah dan daur ulang. Prinsip utama ekonomi sirkular mencakup: (1) Eliminasi limbah/sampah dan pencemaran, (2) Menjaga sumber daya/produk di dalam siklus ekonomi dalam jangka waktu yang selama mungkin, dan (3) Membangun ekosistem yang regeneratif.

Selanjutnya, dalam penerapan ekonomi sirkular, produk dan material dipertahankan melalui proses seperti pemeliharaan, penggunaan kembali, perbaikan, produksi ulang, daur ulang, dan pengomposan. Ekonomi sirkular memisahkan hubungan linear antara aktivitas ekonomi dan konsumsi sumber daya, sehingga pada akhirnya meskipun ekstraksi sumber daya berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap dapat meningkat.