Pemerintah Tangani Sampah Pilih Pendekatan Circular Economy

Sampah yang semakin banyak itu lama kelamaan akan menimbulkan pecemaran lingkungan (udara, air dan tanah) massif, ancaman kesehatan masyarakat, merusak estetika, konflik sosial vertikal horizontal dan merendahkan harkat martabat mansuia. Pengelolaan sampah yang buruk akan menimbulkan tragedi lingkungan dan kemanusian.

Sekarang sejumlah kabupaten/kota di Indonesia mengalami kewalahan dan kedodoran menangani sampah dari berbagai sumber hanya bisa di tumpuk di pinggir-pinggir jalan, lahan kosong, dll. Buntutnya warga protes karena bau, penuh lalat dan belatung, serta air lindi mengalir ke aera sekitar! Karena TPST/TPA sampah dalam kondisi buruk, buka tutup alias darurat. Kasus tersebut melanda Yogyakarta, Bandung Raya, Kota Depok, Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Pekalongan, dll.

Sehingga perlu solusi komprehensif, riel dan cepat dalam menangani permasalahan sampah. Sampah diproduksi semua orang. Maka pemilik sampah harus bertanggungjawab mengelolanya.

Dalam buku kajian "Daur Ulang Plastik dan Kertas Dalam Negeri", yang diterbitkan oleh Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) meletakkan circular economy sebagai tema sangat urgen. Istilah tersebut menjadi trend dunia dalam menangani sampah. Karena di sini ada jawaban ekonomi dan ekologi.

Ekonomi sirkular (economy circular) merupakan salah satu prioritas pemerintah RI dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan mendorong pertumbuhan daur ulang. Pendekatan ekonomi sirkular memiliki tujuan utama untuk meminimalisasi beban sampah yang masuk ke lingkungan (solusi ekologi) - sekaligus mengoptimalkan nilai recovery dari berbagai jenis sampah untuk dimanfaatkan oleh industri (solusi ekonomi).
Halaman Selanjutnya....