Pemerintah Harus Mengkaji Ulang Rencana Impor Jagung Pakan

JAKARTA - Jika pemerintah serius dengan komitmen kemandirian dan kedaulatan pangan, semestinya rencana impor jagung dikaji ulang. Pemerintah harus mencari berbagai alternatif dan opsi dalam penyediaan jangung pakan.

"Mestinya dikaji berbagai alternatif dan opsi solutif penyediaan jagung pakan tersebut, mengingat jika harga terus melonjak juga akan berdampak pada kenaikan harga produk ternak yang merugikan masyarakat," ungkap Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, kepada Koran Jakarta, Selasa (4/7).

Awan dengan tegas menolak rencana impor jagung tersebut. Rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut patut disayangkan mengingat jagung pakan adalah komponen utama dalam industri peternakan Indonesia.

"Mestinya pasokannya diamankan sehingga harganya tidak sampai melonjak tinggi dan memaksa pemerintah harus impor dari luar," tegasnya.

Pengamat ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan pemerintah perlu berpikir strategis ke depannya terkait dengan peningkatan produksi lokal.

"Untuk jangka panjang kebijakan harus diarahkan ke ketahanan pangan, dengan pemetaan potensi daerah produksi untuk memperkuat penawaran dan pemetaan pengguna pangan, baik sebagai input maupun konsumsi langsung," ungkapnya. Dengan demikian, papar Suhartoko, pasar pangan akan lebih stabil.

Harus Tegas

Sementara itu, pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan pemerintah perlu tegas menekan impor jagung selain karena faktor cuaca dan penurunan lahan yang menyebabkan produksi menurun, impor juga terjadi karena permainan mafia pangan yang mengutamakan jagung impor untuk industri pakan ternak.

Menurut Ramdan, impor jagung terus ada karena praktik kartel dalam produksi pakan ternak, dengan mayoritas pabrik pakan adalah Penanaman Modal Asing (PMA) dengan bahan baku jagung impor. Pabrik-pabrik (pakan) besar ini lebih senang jagung impor, sehingga menimbulkan permainan tingkat atas yang menyebabkan subsidi benih jagung pemerintah tidak ada pada saat dibutuhkan petani.

"Seharusnya pemerintah tegas memutus mata rantai ini karena sangat berdampak tidak hanya petani jagung, tapi juga pada peternak kecil dan menengah, yang sangat bergantung dengan pakan ternak, yang dapat mempengaruhi harga ayam," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, buka suara ihwal usulan peternak unggas agar keran impor jagung dibuka.

Kekhawatiran peternak terhadap harga pakan yang kian meroket didasari oleh pasokan jagung yang diprediksi defisit pada semester II-2023.