Pemerintah Akan Injeksi Likuiditas ke BPD, OJK: Ini Momentum Kebangkitan Ekonomi Daerah!

JAKARTA – Rencana pemerintah menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi langkah strategis untuk memperkuat likuiditas perbankan di daerah sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM dan proyek infrastruktur daerah.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan BPD menyalurkan dana secara tepat sasaran dan memastikan pembiayaan tidak hanya terserap, tapi juga berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai rencana penempatan dana pemerintah pada bank pembangunan daerah (BPD) secara umum positif untuk meningkatkan likuiditas bank daerah yang pada akhirnya akan dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini salah satu hal positif yang mungkin dapat timbul,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2025 secara daring di Jakarta, Kamis (9/10).

Dian mengungkapkan bahwa kondisi likuiditas BPD secara agregat masih tergolong ample atau sangat memadai. Liquidity coverage ratio (LCR) BPD tercatat sebesar 217,65 persen, alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) sebesar 140,92 persen, dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 30,10 persen. Seluruh indikator Per Agustus 2025 ini berada di atas threshold.

“Ini mencerminkan bahwa secara agregat tidak terdapat indikasi permasalahan likuiditas pada BPD,” kata Dian.

Pada sisi intermediasi, loan to deposit ratio (LDR) BPD per Agustus 2025 secara agregat tercatat di angka 78,70 persen. Sementara LDR secara industri tercatat sebesar 86,03 persen pada periode yang sama.

Hal tersebut, catat Dian, mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD hingga posisi Agustus 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan secara umum.

Agar wacana kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan efektif, Dian mengingatkan BPD untuk senantiasa menguatkan infrastruktur, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), kebijakan, dan manajemen risiko.

Dengan begitu, penempatan dana pemerintah pada BPD efektif dan optimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Di sisi lain, dalam melakukan penempatan dana, pemerintah diharapkan agar mempertimbangkan aspek pricing. Dalam hal ini, tingkat suku bunga diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana sehingga pada akhirnya menurunkan biaya kredit.

Terkait dengan jangka waktu, Dian memandang bahwa sebaiknya penempatan dana ini tidak untuk jangka pendek mengingat jangka waktu proyek yang berjalan di daerah bisa bervariasi mulai dari satu tahun hingga 10 tahun.

Hal ini pun harus disertai dengan upaya berkelanjutan dari BPD untuk bisa melakukan ekspansi kredit tanpa harus menimbulkan banyak persoalan dengan kredit macet.