Pemda Perlu Terlibat Lawan Sindikat Perdagangan Orang

JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta kepala daerah membantu kerja pemerintah pusat dalam menindak tegas pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami minta daerah harus berkolaborasi menindak para pelaku perdagangan orang ini,"tegas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam acara Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan Berbagai Lembaga di Jakarta, Selasa, (20/2).

Pentingnya peran Pemda menurut Benny sangat penting untuk mencegah keberangkatan illegal dari daerah daerah kantong PMI. Sebab, ada jutaan orang PMI yang berangkat secara tidak resmi dan jauh dari pantauan.

Tak hanya daerah, lanjut Benny, Kementerian atau lembaga terkait juga harus bisa diajak berkolaborasi sebab masalah TPPO ini melibatkan oknum yang memiliki atribusi kekuasaan.

Dia menyebut ada Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di dalamnya juga memuat tentang ketentuan kewenangan daerah dalam mengurus PMI, bahkan kewenangan itu juga sampai di Pemerintah Desa.
Halaman Selanjutnya....