Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemda Perlu Terlibat Lawan Sindikat Perdagangan Orang

📅 Selasa, 20 Feb 2024, 13:56 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Pemda Perlu Terlibat Lawan Sindikat Perdagangan Orang Doc: Istimewa.
Ket. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani (kiri) dalam acara Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan Berbagai Lembaga di Jakarta, Selasa (20/2).

JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta kepala daerah membantu kerja pemerintah pusat dalam menindak tegas pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami minta daerah harus berkolaborasi menindak para pelaku perdagangan orang ini,"tegas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam acara Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan Berbagai Lembaga di Jakarta, Selasa, (20/2).

Pentingnya peran Pemda menurut Benny sangat penting untuk mencegah keberangkatan illegal dari daerah daerah kantong PMI. Sebab, ada jutaan orang PMI yang berangkat secara tidak resmi dan jauh dari pantauan.

Tak hanya daerah, lanjut Benny, Kementerian atau lembaga terkait juga harus bisa diajak berkolaborasi sebab masalah TPPO ini melibatkan oknum yang memiliki atribusi kekuasaan.

Dia menyebut ada Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di dalamnya juga memuat tentang ketentuan kewenangan daerah dalam mengurus PMI, bahkan kewenangan itu juga sampai di Pemerintah Desa.

Adapun pemerintah terang Benny pada tahun lalu telah membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu di BP2MI sendiri ada Satgas Sikat Sindikat Perdagangan Orang.

Data terakhir terang Benny, ada 4,9 jt pkerja migran di luar negeri yang berangkat secara resmi di luar negeri. Namun ada jutaan juga pekerja migran yang berangkat secara unprocedural atau ilegal.

"Namun negara juga tetap memantau pekerja yang sudah terlanjur berangkat secara tidak resmi, tidak hanya pekerja resmi sembari mengurangi jumlah keberangkatan yang tidak resmi itu,"ungkapnya.

BP2MI terang Benny akan terus meningkatkan kolaborasi dengan pihak untuk melawan TPPO. "Kita komitmen untuk memberantas penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Sikat sampai tuntas, kita memiliki undang undang TPPO. Kita tidak boleh membiarkan, sehingga negara jangan kalah dengan para sindikat," tegasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • FIFA Asean Cup 2026: Sembilan Gol Antarkan Indonesia ke Final, Thailand Menanti
    Laga ini adalah salahsatu pertandingan bola paling menegangkan ...
  • Pembalakan Liar di TN Berbak-Sembilang Terbongkar, Ratusan Kayu dan Rel 1 Km Dimusnahkan.
    Pecuri kayu sampai membangun rel? Ini sih terang2an ...
  • Dagelan Tak Mutu Lapas Cibinong, Bisa Bangun 10 Rumah Sultan, tak Ada Anggaran Beli CCTV Rp200.000  
    Aparat dan pejabat di negeri ini makin terang2an ...
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
Olahraga
Asian Games: Tim Voli Putra...
Advertisement
Final Indonesia vs Thailand: Penjualan Tiket Dibuka Mulai Rp250 Ribu, Ini Cara Belinya!

Final Indonesia vs Thailand: Penjualan Tiket Dibuka Mulai Rp250 Ribu, Ini Cara Belinya!

02 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.