PDI Perjuangan Beri Sinyal Jadi Oposisi

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi sinyal menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan atau selama masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kendati belum disampaikan secara tegas oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dalam amanatnya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai tersebut, namun dalam rekomendasi yang disampaikan sudah tersirat sikap PDIP terhadap pemerintah mendatang.

Dalam rekomendasi pertama menyebutkan Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, rakernas menilai perlunya fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.

Rakernas pun merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.

Masih Abu-abu

Menanggapi sikap politik PDIP itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun Al Guyanie, mengatakan sikap politik PDIP yang masih abu-abu apakah akan gabung ke koalisi atau opisisi, bisa dimengerti sebagai sikap kehati-hatian Megawati.

Menurut Gugun, momentum PDIP pascapemilu 2024 berbeda dengan saat SBY memenangkan pemilu pada 2004 lalu yang kemudian membuat PDIP dengan tegas menyatakan opisisi hingga 10 tahun lamanya. Saat itu, sikap politik cepat yang ditunjukkan PDIP tidak memiliki konsekuensi dengan momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pada tahun ini di mana pilpres, pileg, terjadi di tahun yang sama dengan pilkada.

"Saya kira PDIP baru akan mengumumkan sikap resminya apakah koalisi atau oposisi di Agustus nanti. Tahapan pilkada masih panjang, kalau dinyatakan sekarang sikap di pusat, bisa blunder untuk pertarungan di bawah," kata Gugun.

Hal itu harus dilihat sebagai politik dalam kacamata praktis perebutan kekuasaan dan bukan ideal dari demokrasi. Dari rakernas, yang terbaca adalah PDIP akan menghitung situasi di pilkada sebelum mengumumkan sikap politik di pusat. Hal itu karena PDIP yang kalah di pilpres, tidak ingin kalah lagi di perebutan kepala daerah.