Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Menteri PKP Minta UI Lakukan Kajian Khusus Sektor Perumahan

📅 Jumat, 20 Jun 2025, 02:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Menteri PKP Minta UI Lakukan Kajian Khusus Sektor Perumahan Doc: Antara
Ket. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginginkan Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian khusus di sektor perumahan.

"Kami ingin ada kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) terhadap program perumahan di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk melibatkan mitra kerja termasuk dari kalangan akademisi untuk terlibat dalam program perumahan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (19/6).

Dia juga berharap UI melakukan kajiannya termasuk dari sisi Prosedur, Sistem, Anggaran atau SDM di Kementerian PKP sehingga mampu mendukung kami bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat.

Ia juga berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kajian dan penelitian dari UI sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia (UI) dalam rangka memperkuat basis kebijakan berbasis data dan analisis akademik, khususnya terkait program-program perumahan subsidi pemerintah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurut Ara, selama ini banyak sekali program perumahan seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program rumah bersubsidi yang belum pernah di evaluasi dan dikaji secara akademik serta riset yang baik.

Selain itu, Kementerian PKP saat ini juga terus berupaya melaksanakan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi Kementerian yang dipercaya publik dan bekerja secara profesional.

Melalui kerja sama ini, UI diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi untuk mendukung pencapaian target ambisius program FLPP sebesar 350.000 unit per tahun, yang merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program ini.

Demikian pula, diperlukan strategi peningkatan efektivitas program BSPS dalam mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak berbasis swadaya.

Adanya kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan program dan mendapatkan masukan hal - hal apa saja yang harus diperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang ada di bidang perumahan.

Kementerian PKP juga ingin melibatkan semua mitra kerja termasuk dari UI agar terlibat dalam Program 3 Juta Rumah bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat

Selain itu, Kementerian PKP mendorong UI untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dari kedua program tersebut, khususnya dalam hal yakni pertama, penyerapan tenaga kerja, baik langsung di sektor konstruksi maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung.

Kedua, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penghitungan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal dan nasional, serta ketiga Identifikasi dan evaluasi praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor perumahan, baik dalam proses perizinan, pembangunan, maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengatakan siap memberikan dukungan kajian atas Program Perumahan Kementerian PKP.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.