Menko PMK Sebut Wirausaha Jadi Syarat Mutlak Atasi Minimnya Lapangan Kerja

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan wirausaha jadi syarat mutlak atasi minimnya lapangan kerja formal. Menurutnya, kewirausahaan tidak hanya sebagai alternatif pekerjaan, tetapi juga menjadi arus utama kebijakan pemerintah untuk mendorong dunia usaha dan dunia kewirausahaan berkembang pesat di Indonesia.

"Tidak ada pilihan lain, harus betul-betul secara sistemik menyiapkan anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z ini siap untuk mengambil risiko dan juga siap untuk mandiri memajukan Indonesia di dunia kerja," ujar Muhadjir, dalam agenda Seminar Nasional dengan tema "Peluang dan Tantangan Pendidikan Kewirausahaan di Era Merdeka Belajar" di Universitas Negeri Malang, Sabtu (9/9).

Dia mengatakan, ketersediaan lapangan pekerjaan formal untuk para angkatan kerja masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal tersebut berlaku baik untuk lulusan baru dari SMA sederajat maupun perguruan tinggi. "Hingga angkatan kerja dari lulusan tahun sebelumnya yang belum mendapatkan pekerjaan," jelasnya.

Program Pendukung

Muhadjie mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam skema untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya melalui skema kartu prakerja.

"Melalui program itu, angkatan kerja tidak hanya diasah kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga dapat belajar mengolah dan memasarkan produk yang dihasilkan untuk berwirausaha," jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan program permodalan untuk para angkatan kerja yang dapat digunakan untuk berwirausaha. Beberapa program di antaranya Kredit Usaha Rakyat dan Permodalan Nasional Madani PNM.

Muhadjir menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Lima jenis program jaminan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara kepada pekerja.

"Lima jaminan ini sebetulnya termasuk bagian dari upaya kita untuk memastikan para angkatan kerja Indonesia berani mengambil risiko, karena tidak ada pekerjaan tanpa risiko, dan orang yang berani mengambil risiko adalah orang yang berhasil," tandasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan, salah satu tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi, adalah rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, di mana industri Indonesia lebih banyak didominasi Industri padat modal dibandingkan padat karya.

"Akibat banyaknya industri padat modal, angka pengangguran semakin terbuka, dan kemiskinan masih menghimpit sebagian penduduk," ucapnya.