Menhan Sjafrie: Strategi Nasional Kemenhan Dipastikan Berpihak ke Rakyat

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa strategi nasional yang dilakukan pihaknya adalah strategi yang berpihak kepada rakyat Indonesia.

"Strategi nasional kita adalah berpihak kepada rakyat," kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga menjaga pembangunan-pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintahan, dengan memberikan perhatian terhadap sejumlah fenomena yang mengemuka saat ini. Di antaranya, judi daring atau online, penyelundupan, dan narkoba.

"Kita pun ikut mengantisipasi pengamanan-pengamanan terlaksananya program pemerintah untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan mengamankan pembangunan ekonomi, dalam hal ini hilirisasi," ujarnya.

Dia menekankan bahwa diperlukan suatu kekuatan pertahanan yang dominan untuk menegakkan dan menjaga kedaulatan Indonesia, serta diperlukan stabilitas nasional untuk dapat mengayomi pembangunan nasional.

"Agar supaya pembangunan ekonomi bisa memenuhi keberpihakan kepada rakyat yang memang sangat mengharapkan keberpihakan pemerintah," ucapnya.

Dia lantas berkata, "Suatu negara harus kuat, kalau tidak ingin diremehkan negara lain. Suatu negara yang kuat harus jadi tumpuan di dalam pembangunan ekonomi. Suatu negara yang kuat militernya, maka dia akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi suatu negara terhadap negara lain".

Dia pun menegaskan komitmen institusinya untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan NKRI dan mengawal kebijakan pemerintah yang ditugaskan kepada Kemhan RI.

"Bertekad terus mengawal kebijakan nasional yang ditugaskan kepada kami, terutama keberpihakan pemerintah kepada rakyat Indonesia," kata dia.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi.

Diketahui, rapat tersebut beragendakan pembahasan rencana program 100 hari kerja Menhan RI, dan kesiapan Pilkada Serentak 2024.