Kota Bogor Terima Anugerah Pandu Negeri

BOGOR - Sebagai juara kategori umum dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2024 Pemkot Bogor dinilai memiliki Kinerja dan Governansi Kategori Baik. "Pemerintah Kota Bogor meraih penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Kategori Baik sebagai juara kategori umum dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2024," tutur Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Jumat.

Syarifah menjelaskan penghargaan yang diterima Kamis (5/9) itu diraih atas penilaian para juri yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Adapun penilaiannya meliputi pengelolaan keuangan dan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lalu, kebijakan terkait persoalan publik, reformasi birokrasi. Selanjutnya, Monitoring Centre for Prevention dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indikator lainnya dari makro seperti Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan daerah regional bruto. "Syukur Kota Bogor mendapat juara untuk kategori umum pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi kategori baik," jelas Syarifah.

Dia mengatakancapaian yang diraih Pemkot Bogor ini harus berdampak bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan harapan yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Salah satunya, dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka stunting, inflasi dan sebagainya.

Penghargaan yang diraih ini, kata Syarifah, patut disyukuri. Syarifah mengharapkan menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerja jajaran Pemkot Bogor menjadi lebih baik serta menjadi motivasi untuk penilaian-penilaian lainnya.

Syarifah melanjutkan ke depan nilai-nilai dan penghargaan yang telah diraih harus bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

"Pada intinya, banyaknya apresiasi yang datang menjadi penggambaran jajaran Pemkot Bogor berkinerja baik. Paling tidak memberikan pelayanan publik yang baik," ucapnya.

Soal Penertiban

Di bagian lain Pemerintah Kabupaten Bogor, menegaskan langkah penertiban terhadap ratusan bangunan liar di kawasan wisata Puncak sudah sesuai dengan prosedur. Tujuannya, untuk mengembalikan keasrian wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto. Ini untuk menanggapi demo para pedagang kaki lima dan mahasiswa.

Bayu menyebutkan, melalui penertiban bangunan liar Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu ingin destinasi wisata Puncak kembali masuk daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dia ingin menjadikan wilayah selatan Kabupaten Bogor itu kembali asri seperti 30 tahun lalu.

"Saya tegaskan yang dilakukan di kawasan wisata Puncak adalah penataan. Maka, pedagang yang ditertibkan telah diberikan tempat berdagang yang layak di Rest Area Gunung Mas," ungkap Bayu.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan penertiban penuh dengan kehati-hatian dengan menerapkan prosedur dan aturan yang ada.