Koperasi Berperan Pacu Daya Saing Petani Sawit

JAKARTA-Peran aktif koperasi petani sawit swadaya sangat penting dalam mendorong daya saing petani sawit nasional. Itu juga mempercepat sertifikasi petani sawit swadaya, sehingga lebih berdaya saing dan sesuai dengan tujuan sawit berkelanjutan.

Untuk mendukung percepatan program sawit berkelanjutan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengadakan Diskusi Nasional Sawit Berkelanjutan "Mendorong Peran Aktif Koperasi dalam Peningkatan Produktivitas Kebun dan Percepatan Sertifikasi Berkelanjutan Petani Sawit Swadaya di Indonesia" di Jakarta, Senin (31/7).

Diskusi ini memiliki tujuan untuk mendukung dan mensosialisasikan peran koperasi-koperasi petani sawit swadaya di Indonesia dalam percepatan sertifikasi petani sawit swadaya berkelanjutan dan peningkatan produktifitas kebun melalui penerapan GAP dan Mendorong Koperasi di Petani sawit swadaya untuk terlibat aktif dalam persiapan sertifikasi sawit berkelanjutan menjelang mandatory ISPO tahun 2025.

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan, SPKS memiliki tangung jawab dan komitmen penuh dalam mendukung percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia dan juga perbaikan tatakelola sawit sawit rakyat. "Target SPKS pada tahun 2023-2025 akan mensertifikasi anggotanya sekitar 4000 petani sawit masuk dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO,"ucapnya

"SPKS dalam satu tahun mampu mendorong 5 koperasi untuk sertifikasi ISPO dan RSPO, artinya kalau semua stakeholders dalam perkebunan kelapa sawit bekerja sama, maka kita mampu untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan pada petani sawit swadaya, anggota SPKS saat ini yang telah sertifikasi ISPO dan RSPO sebanyak 1400 tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera", tambahnya.

Dalam acara ini juga turut hadir Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koorditor Ekonomi RI sebagai keynote speaker dan pembuka acara. Melalui pemaparannya Musdhalifah mengajak semua stakeholder untuk meyakinkan dunia bahwa perkebunan kelapa sawit tidak merusak, melainkan memberikan banyak manfaat kepada banyak orang dan bisa mendukung pembangunan keberlanjutan atau SDGs.

Dalam sambutan penutupnya, ketua Deputi II Menko Perekonomian tersebut menyampaikan "Mari kita bersatu padu, mendorong koperasi-koperasi kita perkebunan sawit rakyat untuk melakukan ISPO melalui regulasi-regulasi yang ada"

Acara itu juga dihadiri Bupati Kabupaten Sekadau yaitu Aron, dan Bupati Kabupaten Paser Fahmi Fadli sebagai narasumber. Dalam pemaparannya Aron menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Paser berkomitmen untuk melakukan praktik sawit berkelanjutan dan meminta Pemerintah Pusat untuk membantu petani yang bersertifikat ISPO.

"Kabupaten Paser terus mendorong petani sawit untuk segera ISPO dan RSPO melalui berbagai program, dan kami juga berharap Pemerintah Pusat agar memeberikan insentif pada petani yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO," ujar Bupati Sekadau tersebut.

Kerja Sama Stakeholder

Bupati Paser, Fahmi Fadli menyampiakan dengan adanya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Paser mampu mendorong terciptanya kerja sama berbagai stakeholders, sehingga terbangunnya koperasi-koperasi petani sawit, bisa mempercepat proses keluarnya STDB, serta mendapatkan legalitas lahan dengan SHM oleh petani" ujarnya di depan peserta diskusi.

Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS, Sunari mengatakan, BPDPKS merupakan bagian dari entitas Pemerintah yang mengelola dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Sampai Hari BPDPKS terus berkomitmen mendanai berbagai program pengembangan kelapa sawit seperti PSR, sarana prasarana, pendidikan dan penelitian, termasuk membiayai sertikasi ISPO.

Namun, sejauh ini masih belum ada pengajuan anggaran untuk sertifikasi ISPO" ujar Sunari. Anggaran yang tersedia ternyata belum mampu diserap oleh pelaku usaha terkhusus petani sawit swadaya.

Prayudi Syamsuri Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dirjenbun Kementerian Pertanian. Dia menyampaikan sampai sekarang Pemerintah menyiapkan 140 sertifikasi ISPO, namun belum ada yang terdaftar dan masih proses pengajuan, kalau sudah ISPO maka pemerintah akan memberikan karpet merah dengan bantuan Sarana prasarana.