Ketegangan Meningkat, Beijing Sebut Kapal Filipina Ciptakan Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan

Beijing - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan Filipina menjadi pihak yang bertanggung jawab atas terciptanya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.

"Tanggung jawab atas keadaan darurat yang terjadi baru-baru ini di perairan sekitar Ren'ai Jiao sepenuhnya berada di tangan Filipina," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Tiongkok pada Senin.

Pulau karang yang dikenal sebagai "Ren'ai Jiao" oleh Tiongkok dan disebut "Beting Ayungin" dalam sebutan Filipina merupakan bagian dari Kepulauan Spratly yang disengketakan kedua negara. Kepulauan Spartly adalah sebuah kepulauan besar yang diklaim oleh Tiongkok dan beberapa negara Asia lain di Laut Tiongkok Selatan.

Diketahui pada Minggu (10/12), kapal-kapal Tiongkok menembakkan meriam air ke tiga kapal Filipina untuk mengirimkan pasokan kepada para nelayan di Scarborough Shoal, kemudian terjadi juga tabrakan antara kapal Filipina dan Tiongkok di Second Thomas Shoal, tempat sejumlah tentara Filipina ditempatkan di kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" sejak 1999 bagi penjaga pantai Filipina walau Tiongkok sudah memprotes hal tersebut.

"Hal ini sangat melanggar kedaulatan Tiongkok dan membahayakan keselamatan kapal dan personel Tiongkok. Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) sudah mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap kapal Filipina sesuai dengan hukum dalam negeri dan internasional dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah mengajukandémarche(protes) serius sebagai protes keras kepada Filipina," ujar MaoNing.

Mao Ning lalu menekankan bahwa Ren'ai Jiao adalah bagian dari Nansha Qundao (Kepulauan Spratly) sebagai bagian dari Tiongkok.

"Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Nansha Qundao, termasuk Ren'ai Jiao, dan perairan sekitarnya. Hal ini terjadi dalam perjalanan sejarah yang panjang dan konsisten dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB," paparMao Ning.

Akar permasalahan ketegangan di perairan tersebut, menurut Mao Ning, adalah Filipina yang telah mengingkari janjinya dan menolak untuk menarik kapal perang yang ditempatkan secara ilegal di terumbu karang tersebut dan berusaha memperkuatnya dalam skala yang lebih besar agar dapat menduduki Ren'ai Jiao secara permanen.

"Tiongkok dengan tegas menentang upaya Filipina untuk menduduki Ren'ai Jiao dan telah menegaskan sikap ini di berbagai kesempatan. Kami juga menuntut agar Filipina tidak mengirimkan bahan-bahan konstruksi ke kapal perang tersebut," ungkap Mao Ning.

Mao Ning mengatakan Filipina juga melanggar hukum internasional dan ketentuan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan (DOC) maupun kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim Tiongkok.

"Kami sekali lagi mendesak Filipina untuk berhenti melanggar kedaulatan Tiongkok dan melakukan tindakan provokatif, berhenti menyerang dan menjelek-jelekkan Tiongkok tanpa dasar, dan menghindari merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan," ucapMao Ning.

Pemerintah Tiongkok, menurut Mao Ning, sudah berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan Filipina demi menangani situasi ini dengan baik.

"Kami juga telah mengajukan proposal untuk mengelola dan mengendalikan situasi di Ren'ai Jiao. Bola kini ada di pihak Filipina. Kami berharap Filipina akan mengatasi akar masalah ini, berhenti melakukan provokasi dan menimbulkan masalah, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan," tuturMao Ning.

Terkait dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang meminta Tiongkok untuk menghentikan tindakannya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas di laut, Mao Ning mengatakan bahwa sengketa maritim antara Tiongkok dan Filipina adalah masalah antara Tiongkok dan Filipina.

"Pihak ketiga mana pun tidak berhak ikut campur dalam permasalahan ini. Di satu sisi, AS, selama beberapa waktu telah berkomplot, menguatkan dan mendukung pelanggaran serta provokasi Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Namun di sisi lain, AS telah mengobarkan perselisihan, salah mengartikan fakta, memicu konfrontasi, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional," jelas Mao Ning.

Mao Ning menegaskan Tiongkok akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum dalam dan internasional untuk secara tegas menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya.

Sebelumnya pada 6 Desember 2023, parlemen Filipina mengadopsi resolusi No 1494 yang menyatakan parlemen mengecam "tindakan ilegal" Tiongkok di Laut Filipina Barat berupa serbuan Tiongkok terhadap nelayan Filipina dan pasukan keamanan yang berpatroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Keputusan itu diambil dengan mengacu pada keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 2016 yang menurut parlemen Filipina memberikan hak kepada Filipina atas Laut Filipina Barat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).