Keracunan MBG Belum Tak Ada Solusi. Menkeu Segera Memotong Anggaran MBG, Tak Gubris Luhut

JAKARTA – Hingga kini keracunan makan bergizi gratis (MBG) makin meluas dan belum ada solusi jitu. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran program MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. Hal itu disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

“Tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun nggak terpakai, ya, saya ambil uangnya,” kata Purbaya saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa. Dia mengatakan nantinya jika anggaran untuk MBG ditarik, maka selanjutnya akan dialihkan untuk program-program lainnya yang dinilai lebih siap untuk menyerap.

“Kalau nggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya. Sebelumnya, Luhut mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hasil positif. Dengan kondisi tersebut, dia pun menilai anggaran MBG tidak perlu dialihkan ke program lain.

Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas pelaksanaan program MBG. “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” tutur Luhut. Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Dia menyebutkan perputaran dana dalam program MBG dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. 

Komnas HAM Turun

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk menyelidiki kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten setempat.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bertemu sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di antaranya Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono, Inspektur Kabupaten Ratno Cahyadi Sembodo dan Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Akhmad Helmi Luqman di Kantor Pemkab Jember, Sabtu.

"Kami memberi perhatian terkait MBG, yang kemarin dirilis datanya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sejumlah siswa yang diindikasikan mengalami keracunan, karena pangan dan gizi merupakan bagian dari HAM," kata Anis Hidayah di Jember.

Ada dua kasus MBG yang terjadi di Kabupaten Jember yakni dugaan keracunan di Sekolah Dasar Negeri 05, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, dan dugaan makanan basi di Sekolah Dasar Negeri Bintoro 5, Kecamatan Patrang.

"Jember menjadi salah satu sampel yang kami pantau terkait kasus dugaan keracunan MBG, sehingga Komnas HAM bisa mendapatkan gambaran secara utuh, kasus itu terjadi dari sisi mana, tata kelola kelembagaan, menunya, atau pengawasannya, " katanya.

Menurutnya, Komnas HAM ingin mendapatkan informasi lebih utuh tentang sejumlah hal terkait tata kelola MBG di Jember, mulai dari regulasi daerah, penunjukan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses bisnis, persyaratan kelembagaan SPPG, hingga penyusunan menu.