Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Infrastruktur Pacu Perekonomian

📅 Rabu, 04 Sep 2024, 08:53 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Infrastruktur Pacu Perekonomian Doc: ANTARA/ADENG BUSTOMI
Ket. TINGKATKAN KONEKTIVITAS - Foto udara kendaraan melintas di Jembatan Ciloseh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (30/8). Kementerian PUPR telah membangun Jembatan Ciloseh pada tahun 2021-2022 yang menghabiskan anggaran sebesar 112 miliar rupiah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menuju bandara dan pusat kota Tasikmalaya dalam mengefisienkan biaya logistik, serta memperlancar aktivitas dan mobilitas orang dan barang.

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur yang digencarkan dalam satu dekade terakhir menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah berhasil menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di mata investor global.

Staf Ahli bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja, menjelaskan pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada 2045.

"Infrastruktur yang kita bangun bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya dalam Dialog FMB9 bertema Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, di Jakarta, Senin (2/9).

Menurutnya, salah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional. Dengan adanya jalan tol baru yang menghubungkan berbagai daerah, waktu tempuh menjadi lebih efisien dan aktivitas ekonomi semakin lancar.

Capaian pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada posisi Indonesia di kancah global. Peningkatan peringkat daya saing global Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur, menunjukkan negara ini makin diperhitungkan dalam kompetisi internasional .

Namun, Endra juga mengingatkan tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu bertahan menghadapi segala perubahan cuaca dan bencana alam. Terlebih, di tengah perubahan iklim ekstrem yang semakin mengkhawatirkan, upaya untuk memastikan ketersediaan pangan dan air sepanjang tahun menjadi semakin mendesak.

Maka dari itu, Endra melanjutkan, pembangunan bendungan dan irigasi juga memainkan peran penting dalam ketahanan pangan dan air, yang merupakan elemen krusial bagi stabilitas dan kesejahteraan nasional . Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 61 bendungan untuk memastikan ketersediaan air sepanjang musim, tetapi ini masih belum cukup.

"Kita baru mencapai 19 persen dari total sawah yang memiliki irigasi teknis. Ini berarti kita masih harus membangun lebih banyak lagi," tegasnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan masih adanya ketergantungan besar pada sawah tadah hujan, yang membuat produksi pangan tidak stabil dan sulit diprediksi. Karena itu, pembangunan lebih banyak bendungan dan jaringan irigasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketahanan pangan.

Transformasi Digital

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan terdapat tantangan utama dalam percepatan digitalisasi di Indonesia selama ini. "Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari belum meratanya infrastruktur digital hingga kebutuhan akan talenta digital," ucapnya.

Upaya Kominfo selama 10 tahun berfokus pada tiga strategi utama. Pertama, implementasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang mencakup kualitas, cakupan, dan keamanan siber. Cakupan pembangunan infrastruktur digital yang merata ini terutama pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran dan daerah-daerah terluar.

Kedua, menyiapkan ketersediaan talenta digital, di mana Indonesia masih memerlukan tambahan sekitar sembilan juta talenta digital. Lalu ketiga, tata kelola, termasuk regulasi yang tinggi, di mana tingkat regulasi media di Indonesia mencapai angka di atas 12 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi media Asia Pasifik yang hanya 8,7 persen.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

1.5 jam yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.