PM Kamboja Tuding Thailand Duduki Wilayahnya

WASHINGTON DC - Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, pada Selasa (17/2) lalu mengatakan bahwa pasukan Thailand telah menduduki wilayah Kamboja setelah pertempuran tahun lalu meskipun ada kesepakatan damai yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan menyerukan kepada Thailand untuk mengizinkan komisi perbatasan bersama untuk mulai bekerja di perbatasan yang disengketakan.

"Pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja jauh di dalam banyak daerah di garis perbatasan. Ini bahkan lebih jauh dari klaim sepihak Thailand sendiri," kata PM Hun Manet.

"Ini bukan tuduhan, melainkan pernyataan fakta di lapangan," imbuh dia seraya mengatakan bahwa Kamboja tidak dapat menerima apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan atau integritas wilayah mereka.

"Satu-satunya cara untuk memverifikasi hal itu adalah dengan menggunakan mekanisme teknis yang kita miliki, berdasarkan perjanjian, berdasarkan semua kesepakatan yang kita miliki. Jadi kami berharap Thailand akan setuju dan mulai mengizinkan JBC (komisi perbatasan bersama) untuk bekerja sesegera mungkin," kata Hun Manet.

Dalam sesi wawancara pertamanya dengan media internasional, Hun Manet, 48 tahun, yang mengambil alih kekuasaan dari ayahnya pada tahun 2023, memuji hubungan yang kian hangat dengan Washington DC dan mengatakan pemerintahnya sedang berupaya mengatasi pusat-pusat penipuan siber yang telah berkembang pesat di negara tersebut.

Hun Manet yang melakukan perjalanan ke Washington DC untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian Trump pekan ini, mengatakan bahwa ia berharap badan baru tersebut dapat berperan dalam meredakan situasi di perbatasan, yang ia gambarkan amat rapuh meskipun ada gencatan senjata Desember yang mengakhiri pertempuran yang kembali terjadi.

Dewan Perdamaian tersebut sebenarnya dibentuk untuk mengawasi rencana perdamaian Gaza, tetapi Trump mengatakan dewan tersebut dapat mengambil peran yang lebih luas.

Komentar dari pemimpin Kamboja mengenai konflik perbatasan tersebut menggarisbawahi risiko bahwa konflik dapat kembali berkobar meskipun Trump terus mempromosikan keberhasilan kesepakatan perdamaian.

Pertempuran terburuk dalam lebih dari satu dekade, yang meletus pada bulan Juli, telah menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi dan mengganggu perdagangan di sepanjang perbatasan sepanjang 817 kilometer.

Kesepakatan damai bulan Oktober yang ditandatangani dengan Trump dan perdana menteri Malaysia gagal dalam hitungan minggu sebelum gencatan senjata baru tercapai pada 27 Desember.

Tanggapan Bangkok

Sementara itu Thailand menyatakan pihaknya mempertahankan posisi pasukan sebagai bagian dari langkah-langkah deeskalasi dan membantah menduduki wilayah tersebut.

"Kami mematuhi pernyataan bersama, yang menyetujui untuk mempertahankan penempatan pasukan yang ada. Tidak ada bala bantuan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri.

Terkait JBC, Surasant mengatakan bahwa JBC dapat bekerja kembali setelah pemerintahan baru terbentuk, karena Thailand pada 8 Februari lalu baru melaksanakan pemilu.

Terkait hal ini, PM Hun Manet mengatakan bahwa Thailand menjadikan pemilu 8 Februari sebagai alasan untuk tidak memulai pekerjaan penetapan batas wilayah.

"Sekarang pemilu sudah selesai, kami berharap Thailand, setidaknya secara teknis, untuk mulai melakukan pengukuran, mulai melakukan demarkasi di zona panas, sehingga kita dapat kembali menjalani kehidupan normal," kata Hun Manet. CNA/I-1