IKN Tak Disinggung Prabowo, Sri Mulyani: RAPBN 2026 untuk IKN Rp6,3 Triliun, Kalau Tidak Salah Ya!

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,3 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ragu ketika ditanya mengenai nilai anggaran IKN. Namun setelah mendapat konfirmasi dari stafnya, ia menyebutkan anggaran IKN dalam RAPBN 2026.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).

Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.

Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya.

Anggaran RAPBN 2026 difokuskan untuk 8 program prioritas nasional, yaitu di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

Secara rinci, anggaran tiap program prioritas itu adalah sebagai berikut.

• Ketahanan pangan Rp164,4 triliun
• Ketahanan energi Rp402,4 triliun
• Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun
• Pendidikan Rp757,8 triliun
• Kesehatan Rp244 triliun
• Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM Rp181,8 triliun
• Pertahanan semesta Rp185 triliun
• Percepatan investasi Rp530 triliun