Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Gubernur Sultra Serahkan SK Pengangkatan 2.606 PPPK Paruh Waktu

📅 Senin, 29 Des 2025, 13:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
Gubernur Sultra Serahkan SK Pengangkatan 2.606 PPPK Paruh Waktu Doc: ANTARA
Ket. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (kiri) saat menandatangani SK PPPK paruh waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (29/12/2025).

KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 2.606 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Senin (29/12), mengatakan bahwa dengan penambahan ini, total PPPK di lingkup Pemprov Sultra kini mencapai 12.950 orang.

Ia berharap kehadiran ribuan aparatur baru ini dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat.

"ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Saya tekankan empat nilai utama: integritas moral, kompetensi, adaptabilitas, serta kinerja optimal," kata Andi Sumangerukka.

Andi Sumangerukka mengingatkan kepada seluruh PPPK yang baru dilantik itu juga para pegawai lingkup Pemprov Sultra untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

Ia secara tegas mengimbau agar SK pengangkatan tersebut digunakan dengan bijak dan tidak dijadikan jaminan pinjaman.

"SK tersebut sebaiknya tidak diagunkan atau digadai. Buktikan bahwa saudara-saudari layak menjadi ASN. Ingat, ASN hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Andi Khaeruni menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu memiliki skema kontrak yang berbeda dengan PPPK penuh waktu. Pegawai paruh waktu dikontrak selama satu tahun dengan evaluasi kinerja berkala sebagai syarat perpanjangan.

"PPPK paruh waktu dievaluasi setiap tahun, berbeda dengan PPPK penuh yang dikontrak selama lima tahun. Jika hasil penilaian baik, kontrak dapat diperpanjang," sebut Andi Khaeruni.

Terkait penghasilan, ia menegaskan besaran gaji disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun dengan batas minimal tidak boleh lebih rendah dari upah saat masih berstatus honorer, sesuai Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.Penguatan Pelayanan Publik.

Diketahui, penyerahan SK tersebut dilakukan secara simbolis di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, yang diikuti oleh ribuan pegawai terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.