Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Gubernur Sultra Serahkan SK Pengangkatan 2.606 PPPK Paruh Waktu

12 Senin, 29 Des 2025, 13:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
Gubernur Sultra Serahkan SK Pengangkatan 2.606 PPPK Paruh Waktu Gubernur Sultra Serahkan SK Pengangkatan 2.606 PPPK Paruh Waktu Doc: ANTARA
Ket. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (kiri) saat menandatangani SK PPPK paruh waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (29/12/2025).

KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 2.606 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Senin (29/12), mengatakan bahwa dengan penambahan ini, total PPPK di lingkup Pemprov Sultra kini mencapai 12.950 orang.

Ia berharap kehadiran ribuan aparatur baru ini dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat.

"ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Saya tekankan empat nilai utama: integritas moral, kompetensi, adaptabilitas, serta kinerja optimal," kata Andi Sumangerukka.

Andi Sumangerukka mengingatkan kepada seluruh PPPK yang baru dilantik itu juga para pegawai lingkup Pemprov Sultra untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

Ia secara tegas mengimbau agar SK pengangkatan tersebut digunakan dengan bijak dan tidak dijadikan jaminan pinjaman.

"SK tersebut sebaiknya tidak diagunkan atau digadai. Buktikan bahwa saudara-saudari layak menjadi ASN. Ingat, ASN hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Andi Khaeruni menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu memiliki skema kontrak yang berbeda dengan PPPK penuh waktu. Pegawai paruh waktu dikontrak selama satu tahun dengan evaluasi kinerja berkala sebagai syarat perpanjangan.

"PPPK paruh waktu dievaluasi setiap tahun, berbeda dengan PPPK penuh yang dikontrak selama lima tahun. Jika hasil penilaian baik, kontrak dapat diperpanjang," sebut Andi Khaeruni.

Terkait penghasilan, ia menegaskan besaran gaji disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun dengan batas minimal tidak boleh lebih rendah dari upah saat masih berstatus honorer, sesuai Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.Penguatan Pelayanan Publik.

Diketahui, penyerahan SK tersebut dilakukan secara simbolis di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, yang diikuti oleh ribuan pegawai terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta

500 Anak-anak Terlibat di dalam LAS

33 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
500 Anak-anak Terlibat di d...

Diusianya Ke-75, Sido Muncul Luncurkan Tolak Angin Gold

46 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Ekonomi
Diusianya Ke-75, Sido Muncu...

Terkait Penyadapan, Kapolri Keluarkan Laporan Polisi

52 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Terkait Penyadapan, Kapolri...
Nasional
Komisi III: Kasus Penyadapa...
Nasional
Pengarahan Menteri Pertahan...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.