Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Umumkan Saldo RKUD Secara Rutin di Media Sosial

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan mulai Senin ini, akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

"Betul (akan di-posting setiap hari)," kata Dedi dalam pesan singkat pada wartawan di Bandung, Senin.

Dedi menyebut, langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

"Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik," katanya.

Dedi mengatakan, keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode dan dia menyatakan akan kembali dijalankan saat memimpin Jawa Barat.

"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu," ujarnya.

Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, yang dilaporkan detail sampai rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sekitar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurutnya, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.

"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Dedi juga menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.