Polda Papua Barat Operasikan Dapur SPPG 3T di Kampung Wamesa Kaimana

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mulai mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Kampung Wamesa, Distrik Kambrauw, Kabupaten Kaimana.

Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Sulastiana di Kaimana, Jumat, mengatakan pengoperasian SPPG tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah dengan akses transportasi terbatas.

“Pengoperasian SPPG Kampung Wamesa bagian dari peluncuran SPPG Polri secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami mengikuti melalui sambungan virtual,” kata Sulastiana.

Ia menyebut, ada sejumlah tantangan dalam pembangunan SPPG Kampung Wamesa lantaran kondisi geografis yang cukup berat, jauh dari ibu kota kabupaten, serta keterbatasan akses transportasi darat maupun laut.

SPPG tersebut akan melayani kurang lebih sebanyak 123 penerima manfaat Program MBG terdiri atas peserta didik jenjang PAUD hingga sekolah dasar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang keseluruhannya merupakan orang asli Papua.

“Tantangan lainnya yaitu kondisi cuaca yang kerap ekstrem menjadi kendala dalam distribusi bahan baku untuk diolah menjadi menu makanan,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, Polda Papua Barat berkomitmen mengoptimalkan pengoperasian dapur SPPG yang terletak di wilayah 3T guna mendukung keberhasilan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Polda Papua Barat telah memiliki delapan SPPG, di mana dua unit SPPG berada di wilayah anglomerasi Manokwari dan Fakfak, sedangkan enam unit lainnya tersebar di wilayah 3T yakni lima unit berada di wilayah hukum Polres Kaimana.

“Lalu ada satu unit SPPG 3T berada di wilayah hukum Polres Fakfak,” ucap Sulistiana.

Secara keseluruhan, kata dia, delapan dapur SPPG Polda Papua Barat telah menjangkau sebanyak 4.871 penerima manfaat Program MBG sekaligus menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih 181 orang.

SPPG wilayah 3T termasuk SPPG Kampung Wamesa beroperasi penuh setelah proses verifikasi rampung, dan seluruh bahan baku diperoleh dari masyarakat lokal sebagai wujud pemberdayaan ekonomi.

“Bahan baku lokal tentu akan diutamakan, tapi tentu butuh dukungan pasokan dari luar Papua Barat untuk memastikan kualitas dan kecukupan gizi tetap terjaga,” kata Sulistiana.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisari Besar Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo menyebut, kehadiran SPPG 3T merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi.

Polda senantiasa memastikan pelaksanaan Program MBG bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya sekadar penyediaan makanan bergizi melainkan investasi masa depan generasi muda Papua Barat.