Gubernur Jambi Teken Komitmen untuk SPMB yang Berintegritas

JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris melakukan penandatanganan komitmen bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan pejabat Dinas Pendidikan demi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jambi dan menghindari pelanggaran dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.

“Biasanya ada hal-hal yang mengganggu dalam proses penerimaan, sebab masih ada pihak-pihak yang bermain dan memanfaatkan dalam proses itu untuk mencari keuntungan pribadi," kata Gubernur Al Haris di Kota Jambi, Selasa (10/6).

Menurut gubernur selama ini masih ada titipan baik dari pejabat selama pelaksanaan SPMB, ke depan hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi karena pemerintah menginginkan pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan secara objektif, akuntabel dan terukur sesuai ketentuan karena masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses tersebut.

Selain sekolah negeri, masih banyak sekolah swasta di provinsi Jambi yang harus diperhatikan, jangan sampai semua dipaksakan masuk ke sekolah negeri. Mengingat di Provinsi Jambi saat ini telah tumbuh sekolah swasta yang kualitasnya cukup baik, ketika tidak bisa di negeri gubernur mempersilahkan masyarakat menjajaki sekolah swasta.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsurizal menjelaskan, bahwa mekanisme SPMB tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi sampai ke masyarakat terkait sistem penerimaan siswa baru tahun ini yang menggunakan pola domisili, prestasi dan jalur afirmasi (untuk siswa kurang mampu).

Penerimaan siswa baru khusus SMA dan SMKN di Provinsi Jambi dimulai dari tanggal 10 sampai 26 Juni 2026, untuk di Kota Jambi dari angka kelulusan siswa SMP sebesar 13.200 orang daya tampung sekolah negeri (SMAN dan SMKN) diperkirakan sekitar 7.300. Artinya, jika daya tampung ditambah sekolah swasta sekitar 4.700 terjadi kepadatan sekitar 1.200 orang.

Syamsurizal terus mendorong sekolah swasta untuk peningkatan mutu sehingga masyarakat tidak bertumpu pada sekolah negeri. Apalagi sekarang ada program Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) di bidang pendidikan yang diterapkan di sekolah swasta hal ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan mutu sekolah swasta.

"Bersama kita awasi agar penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK berjalan baik dan benar, silahkan masyarakat ikut bantu pengawasan termasuk operator yang ada di sekolah," katanya.