GBB dan APINDO Sepakat Untuk Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) di Permata Kuningan, Jakarta.

Dalam kegiatan itu, GBB diwakili Lukman Hakim selaku Ketua Umum GBB. Kemudian ada Feri Indriyanto selaku Pembina GBB dan Kelik Ismunanto selaku Sekjen GBB.

Ketua Umum APINDO Hariyadi mengatakan dalam pertemuan itu dia menyinggung soal tantangan yang dihadapi oleh industri nasional, terutama turunnya penyerapan tenaga kerja.

"Investasi di Indonesia sebetulnya terus tumbuh, tetapi penyerapan tenaga kerjanya terus menyusut," ujar Hariyadi, Jumat (31/3/2023) dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengungkapkan pada 2013 nilai investasi di Indonesia mencapai Rp 398,3 triliun dan menyerap 1,82 juta tenaga kerja.

Artinya, investasi per Rp 1 triliun menyerap 4.594 orang tenaga kerja. Sementara pada 2022, jumlah investasi mencapai 1.207 triliun dan menyerap 1,3 juta orang. Investasi per Rp 1 triliun hanya menyerap 1.081 orang tenaga kerja.

"Investasinya naik tiga kali lipat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya justru menyusut sangat signifikan. Padahal, perbaikan kesejahteraan rakyat ini sangat terkait dengan perluasan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut dia, fenomena di atas menunjukkan kecenderungan pengusaha mengarah pada industri padat modal atau capital intensive industry. Di sisi lain, Indonesia berhadapan dengan bonus demografi.

Hariyadi berharap ada dialog yang melibatkan semua pihak dalam dunia industri, terutama pengusaha, pekerja, dan pemerintah, yang bisa menyelamatkan industri nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengajak APINDO untuk duduk bersama dan mencari solusi alternatif terkait penguatan industri nasional dan perbaikan kesejahteraan buruh.

"Ini tidak bisa diselesaikan saling unjuk kekuatan, tetapi harus dengan dialog dan win-win solution," kata dia.

Lukman menjelaskan konsep GBB yang disebut Forum Musyawarah Hubungan Industrial (FMHI) dan sudah berjalan di sejumlah kota dan kabupaten.

"Konsep FMHI menjembatani semua pemangku kepentingan dalam dunia industri untuk menemukan masalah dan mencari solusinya dengan cara musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan," ungkapnya.