Gagal Tangani Imigran Ilegal, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Dimakzulkan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat AS memutuskan untuk memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, karena dinilai gagal menangani gelombang imigran yang melintasi perbatasan Meksiko secara ilegal.

Dikutip dari RT, mosi untuk mengajukan dakwaan pemakzulan terhadap Mayorkas disetujui dengan hasil pemungutan suara 214 berbanding 213 pada Selasa (13/2). Hanya tiga anggota Partai Republik yang bergabung dengan seluruh anggota Partai Demokrat yang memberikan suara menentang tindakan tersebut.

Dalam mosi setebal 22 halaman, anggota parlemen mengatakan Mayorkas menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan federal mengenai krisis perbatasan, dan mengatakan dia bertanggung jawab atas lonjakan besar-besaran di perbatasan selatan.

Pengajuan tersebut juga menuduh pejabat tersebut menyesatkan Kongres, dengan mengklaim bahwa ia telah "menunjukkan ia akan tetap menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan perbatasan" dan "bertindak dengan cara yang sangat tidak sesuai dengan tugasnya dan supremasi hukum."

"Sepanjang masa jabatannya sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, Alejandro N. Mayorkas telah berulang kali melanggar undang-undang yang disahkan oleh Kongres mengenai imigrasi dan keamanan perbatasan,"kata mosi pemakzulan tersebut.

"Sebagian besar karena tindakannya yang melanggar hukum, jutaan orang asing memasuki Amerika Serikat secara ilegal setiap tahunnya dan banyak dari mereka yang secara tidak sah tetap tinggal di Amerika Serikat."

Mayorkas selamat dari upaya pemakzulan sebelumnya pekan lalu dengan perolehan suara tipis 214 berbanding 216, di mana empat anggota Partai Republik memihak Partai Demokrat.

Baik Partai Demokrat maupun DHS mengecam tindakan tersebut, dan anggota DPR California Tom McClintock mengatakan tuduhan terhadap Mayorkas "meregangkan dan memutarbalikkan Konstitusi." Dia juga memperkirakan artikel-artikel tersebut akan menghadapi "penolakan" di Senat, yang akan bertugas menghukum atau membebaskan kepala Keamanan Dalam Negeri.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara DHS Mia Ehrenberg mengatakan Partai Republik di DPR akan"diingat oleh sejarah karena menginjak-injak Konstitusi demi keuntungan politik daripada berupaya menyelesaikan tantangan serius di perbatasan kita."

Anggota parlemen AS telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berdebat mengenai pendanaan tambahan untuk keamanan perbatasan di tengah masuknya para imigran. Partai Republik bersikeras agar dana disisihkan untuk krisis perbatasan sebelum mereka menyetujui paket bantuan militer bernilai miliaran dolar untuk Ukraina.