Efisiensi Anggaran Harus Perhatikan Industri Pers
📅 Rabu, 26 Feb 2025, 11:21 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Foto tangkapan layar Muhamad Marup
JAKARTA - Pengamat jurnalisme dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Martha Adiputra, mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan industri pers. Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dikhawatirkan juga akan berdampak pada kelangsungan media massa di tanah air, sebab porsi anggaran belanja iklan di media massa jelas akan berkurang.
“Kondisi media massa saat ini dalam posisi tidak menguntungkan,” ujar Wisnu, dalam keterangan resminya, Selasa (25/2).
Dia menyebut, kondisi ini juga terjadi kepada Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP). Menurutnya, efisiensi anggaran menyebabkan LPP berencana memecat karyawan kontraknya, meski hal tersebut sudah ditanggulangi.
Wisnu menjelaskan, soal dampak efisien ini pada jumlah porsi iklan di media diakui oleh Wisnu bisa berimbas pada media lokal di daerah yang sudah lama bergantung dari iklan pemerintah daerah. Menurutnya, ketergantungan media massa pada porsi iklan dari pemerintah diakui Wisnu juga berisiko bagi media untuk tidak bersikap independen.
“Walaupun juga di sisi lain itu juga buruk, ketika sangat tergantung mereka mungkin tidak independen dan mungkin kurang berani juga mengkritik kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dia juga menyebut, industri pers juga menghadapi tantangan disrupsi digital hingga kondisi perekonomian media yang kian berat. Menurutnya, hampir seluruh media sangat independen meksi jumlah media massa sudah mulai menurun akibat disrupsi digital dan porsi iklan beralih ke platform digital global dan media sosial.
”Media sekarang betul-betul independen. Walaupun jumlahnya mulai turun dan sudah susah kondisi (ekonomi) untuk saat ini,” katanya.
Wisnu sepakat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dimana platform digital global dan media sosial bekerja sama dengan media. Apalagi sudah ada Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital mendukung Jurnalisme Berkualitas lewat skema publisher rights.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Sebenarnya memang perlu mendorong supaya platform-platform digital punya kontribusi membantu media dari klik link berita dari media yang muncul di media sosial,” tuturnya.
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!