DPRD DKI Pasang Badan Pastikan Tarif Air PAM JAYA Tidak Cekik Kantong Warga

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan jaminan bahwa kebijakan tarif air bersih perpipaan dari PAM JAYA akan tetap pro-rakyat. Kepastian ini muncul di tengah langkah ambisius perusahaan dalam memperluas cakupan layanan air ke seluruh wilayah ibu kota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan dengan tegas bahwa kendali penuh atas harga layanan air tersebut masih berada di tangan pemerintah. Hal ini bertujuan agar aspek sosial dan kebutuhan dasar masyarakat tidak terabaikan oleh kepentingan profit semata.

"Pemilik saham PAM JAYA adalah Pemprov DKI Jakarta," ujar Wibi saat ditemui wartawan setelah menghadiri kegiatan Dialog Warga di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Politisi tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penentuan tarif air bersih di Jakarta sama sekali tidak dilepaskan kepada dinamika pasar bebas. Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin bertambah berat.

Langkah proteksi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara atas akses air bersih yang layak. Transparansi dan keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan yang diambil terkait penyesuaian layanan infrastruktur publik tersebut.

"Pemerintah tetap melakukan intervensi agar tarif terjangkau dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal," tegas Wibi dalam keterangannya di hadapan publik.

Selain urusan harga, Wibi juga memberikan perhatian khusus mengenai masa depan pengelolaan perusahaan penyedia air minum milik daerah tersebut. Ia mendorong agar manajemen PAM JAYA terus berbenah menjadi lembaga yang lebih terbuka dan akuntabel kepada para pelanggannya.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan demi membangun kepercayaan masyarakat. Pihak legislatif akan terus melakukan pengawasan ketat agar target cakupan air bersih seratus persen dapat tercapai tepat waktu.

"Ke depan, ketika sudah berkembang, termasuk jika menuju IPO, maka akan menjadi milik publik sehingga masyarakat dapat mengakses secara transparan kinerja PAM JAYA," tukas dia menutup pembicaraan.

Pernyataan ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran warga Jakarta mengenai potensi kenaikan tarif yang drastis akibat adanya pengembangan jaringan pipa baru. Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD, sinkronisasi antara investasi infrastruktur dan keterjangkauan tarif diharapkan tetap berjalan beriringan demi kesejahteraan bersama.