Dorong Literasi Digital dan Keamanan Informasi

Selain menuntaskan permasalahan judi online, pinjaman online, dan kejahatan digital, Kemenkomdigi mendapatkan mandat besar untuk menciptakan ruang digital yang aman dan pemerataan internet di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Selain itu, mendorong literasi digital dan keamanan informasi.

Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid, didaulat untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baru dua pekan kepemimpinannya, kasus judi online (daring) mencuat ke publik karena melibatkan campur tangan dari pegawai Kemenkomdigi. Fakta ini cukup mencengangkan karena sangat berseberangan dengan Asta Cita dari Presiden Prabowo.

Terkait program 100 hari kerja, perubahan nomenklatur, masalah pegawai Kemenkomdigi yang menjadi backing judi online, dan isu-isu penting lainnya, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini,mewawancarai Meutya Hafid dalam sejumlah kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum. Kenapa Kemkomdigi langsung menonaktifkan pegawainya?

Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.

Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat. Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap) maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.

Saya mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal. Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami.

Rabu 11 November ada Rapat Kabinet, apakah Presiden menyoroti kasus judol?

Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas.

Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas. Selain itu, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan telah membentuk deskkhusus untuk menangani persoalan judi online.

Kenapa nomenklatur Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital?

Perubahan nomenklatur tersebut untuk menjawab perkembangan teknologi dan zaman yang kini telah berbasis digital. Artinya, komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital dan juga kita tahu tadi kemarin PR kita adalah bagaimana mengamankan data-data kita itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien efektif itu juga bisa dilakukan dengan juga menerapkan digital.

Selain itu, isu digitalisasi merupakan salah satu fokus yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jadi, memang sudah menjadi fokus sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo bahwa kita juga akan menitikberatkan kepada digital, jadi nama Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi nama Kementerian Komunikasi dan Digital, disingkatnya Komdigi.

Apa fokus Anda di 100 hari kerja?

Tentu termasuk menciptakan ruang digital yang aman dan pemerataan internet di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Saya sesuai pesanan.Pesanan itu keinginan masyarakat banyak yang kita coba tampung selama saya di Komisi I juga sangat banyak, di antaranya memang keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius. Salah satu fokus utamanya juga adalah memerangi kejahatan digital yang menjadi sorotan masyarakat, seperti judi online dan pinjaman online ilegal.

Isu keamanan digital merupakan amanat serius yang diterima dari publik selama dia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR. Tentu tidak hanya berfokus pada isu-isu tersebut, namun juga program untuk mewujudkan internet yang ramah anak.

Perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman di dunia digital, seperti pornografi, kekerasan, perdagangan anak, hingga kejahatan terkait perdagangan manusia juga menjadi prioritas dalam pembenahan ruang digital.

Saya juga tentu fokus pada bagaimana meningkatkan pemerataan konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T.

Saya berharap bersama dengan wakil menteri berencana mengunjungi wilayah-wilayah tersebut, khususnya di bagian timur Indonesia, untuk memeriksa kualitas koneksi internet. Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basisnya digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini, kita sudah sampai 98 persen koneksi, tapi cepatnya belum merata.

Bisa dielaborasi lagi terkait pemerataan akses internet yang masih menjadi masalah selama ini?

Pemerataan Akses Internet di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) juga menjadi komitmen Kementerian Komdigi agar akses informasi dan teknologi lebih setara di seluruh pelosok Indonesia.

Literasi digital sangat penting bagi pemuda untuk menghadapi era informasi yang kompleks. Kita mengajak pemuda menjadi agen literasi digital yang membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam momen ini, kami mengajak civitas Kemenkomdigi untuk segera melakukan transformasi untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo telah berpesan agar kita bekerja dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa, bekerja nyata dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Beliau mengingatkan bahwa kita memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga ekosistem yang inklusif dan memberdayakan. Sebuah ekosistem yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, di mana setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama.

Saya berharap pelibatan peran aktif pemuda menjadi wujud realisasi tema peringatan tahun ini yaitu “Maju Bersama Indonesia Raya”. Kita juga harus mengajak pemuda yang berada di daerah maju untuk mendukung pemuda di wilayah 3T agar bisa berkembang bersama.

Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dan sivitas Kementerian Komdigi untuk menghadapi transformasi besar di lanskap digital. Mari kita jalankan tugas ini bersama-sama dengan penuh semangat dan komitmen. Inilah saatnya kita membuat transformasi yang berarti untuk negeri kita tercinta.

Terkait keamanan digital ini, apa yang bisa Anda sampaikan?

Kami menyiapkan lima program utama dalam Kampanye Pilkada Damai 2024, yaitu SMS Blast dan Ekosistem Media Digital, Monitoring dan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Dukungan Logistik, Pengamanan Ruang Digital, serta Komunikasi Publik.

Dalam konteks pengamanan ruang digital, Kementerian Komdigi berfokus pada penanganan konten negatif, termasuk misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik selama masa pilkada.

Program pengawasan dan kampanye ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, serta memperkuat semangat kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045.

Bagaimana digitalisasi di pemerintah?

Saya juga berkomitmen untuk mendorong digitalisasi berbagai urusan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan pemerintahan.

Tentu kalau kita lihat dari pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi, berbagai urusan pemerintahan itu juga menjadi fokus beliau dan itu mungkin yang akan kita putuskan nanti bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari kerja.

Apakah masih melanjutkan program strategis Budi Arie, Menkominfo sebelumnya?

Fokus-fokus kita tentu masih sama, melanjutkan apa yang sudah dilakukan menteri sebelumnya. Saya sudah sampaikan ke beliau, bahwa perang beliau terhadap judi online pastinya akan kita teruskan.

Program strategis lainnya seperti pemerataan internet dan keamanan data juga akan menjadi perhatian untuk dilanjutkan.

Permasalahan keamanan data merupakan tanggung jawab bersama yang perlu segera ditangani. Tantangan ini bukan hanya menjadi masalah bagi para menteri sebelumnya, tetapi juga tantangan yang dihadapi seluruh bangsa.

Tugas yang diemban kementerian kami saat ini semakin berat dengan adanya perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Sektor digitalisasi, menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Persetujuan langsung Presiden terkait pembentukan kementerian dengan fokus khusus pada digital menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadapi tantangan di era digital.

Artinya, perhatiannya cukup khusus terhadap digital dan bahkan langsung setuju ketika ditawarkan atau diberikan konsep bahwa ke depan itu harus ada kementerian khusus yang ada kata digitalnya. Nah, ini kepercayaan sekaligus tugas yang luar biasa.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Apa yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan dukungan komunikasi publik melalui Kampanye Pilkada Damai 2024?

Ada lima program dalam Kampanye Pilkada Damai 2024, meliputi SMS Blast dan Ekosistem Media Digital, Monitoring dan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Dukungan Logistik, Pengamanan Ruang Digital dan Komunikasi Publik.

Beberapa upaya untuk mendukung Kampanye Pilkada Damai tidak hanya SMS Blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi penyampaian imbauan Pilkada Damai.

Kementerian Komdigi memiliki tanggung jawab memastikan layanan telekomunikasi berjalan baik selama rangkaian Pilkada Serentak 2024. Komdigi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memitigasi gangguan terhadap frekuensi radio untuk komunikasi dan kebutuhan pengamanan.

Selain itu, Kementerian Komdigi mendukung layanan logistik melalui PT Pos Indonesia untuk kelancaran dan kesuksesan pilkada,seperti penyiapan gudang pengangkutan sistem tracking yang terhubung ke sistem Komisi Pemilihan Umum, platform pengiriman logistik pemilu, dan dashbord untuk monitoring distribusi logistik pemilu secara realtime.

Pengamanan ruang digital dengan terus melakukan penanganan konten negatif, seperti misinformasi, hoaks hingga ujaran kebencian yang tersebar selama rangkaian pilkada. Ditempuh dengan patroli siber terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kementerian Komdigi juga melaksanakan komunikasi publik agar berlangsung damai melalui media elektronik, online, dan cetak, tapi juga forum tatap muka.

Dukungan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada serta memastikan bahwa setiap pemilih mendapat informasi yang cukup.

Anda baru saja meneken aturan baru terkait pemberantasan judol. Apa tujuannya?

Saya baru meneken Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Instruksi ini merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online yang dimulai dari lingkup internal kementerian.

Saya menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online) yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. Bahkan dalam instruksi tersebut ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online.

Kepada seluruh sivitas Kemkomdigi untuk bersinergi dan berkomitmen bersama untuk memberantas judi online, Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi.

Instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online.

Kemkomdigi juga akan terbuka kepada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lainnya untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Instruksi ini mulai berlaku hari ini 1 November 2024 dan diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat akan terus mengawal dan menjaga agar Indonesia bebas dari kegiatan judi online yang merugikan masyarakat.