Diskominfo Banten Bertekad Optimalkan Penggunaan Anggaran Publikasi

SERANG - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Provinsi Banten, akan mengoptimalkan penggunaan anggaran publikasi untuk kemajuan Banten. Upaya itu diharapkan agar berbagai program dan kebijakan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten bisa diketahui oleh publik.

Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DiskominfoSP Provinsi Banten, Didi Hadiyatna menyikapi dikembalikannya anggaran publikasi dari Biro ARTP (Administarasi dan Rumah Tangga Pimpinan) ke DiskominfoSP.

"Kami akan berusaha semaksmimal mungkin untuk mengoptimalkan anggaran publikasi yang ada untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan potensi daerah ke publik melalui media massa," terang Didi Hadiyatna kepada Koran Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Didi, kendati anggaran publikasi tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, namun tidak menjadi halangan bagi Diskominfo Banten untuk menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan dan unsur media massa. "Kemitraan itu kan tidak hanya diukur dari berapa besar kita bisa memberikan kue iklan kepada media massa, namun juga rasa tanggung jawab bersama untuk kemajuan Banten," cetusnya.

Ia menambahkan, dengan anggaran yang tidak maksimal ini pihaknya akan menununjukkan kepada publik bahwa KominfoSP sebagai corongnya pemerintah akan terus giat melakukan sosialiasi berbagai program, kebijakan, dan potensi daerah, baik melalui media massa maupun media sosial.

"Insya Allah, meski anggaran publikasi kami kecil tahun ini, tidak akan menjadi kendala untuk mensosialiasikan berbagai kebijakan Pemprov Banten dibawah kendali Pj Gubernur pak Al Muktabar," tegasnya.

Didi berharap, dengan anggaran publikasi yang sangat terbatas melalui APBD (Anggraan Pendapatan Belanja Dearah) Murni tahun ini dapat dimaklumi oleh perusahaan media massa, baik lokal maupun nasional yang selama ini sudah menjalin kemitraan dengan Pemprov Banten.

"Kan anggaran publikasi itu tidak hanya terpusat di DiskominfoSP, namun di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga ada yang mengalokasikan anggaran untuk publikasi," ungkapnya.

Ia menegaskan, pada anggaran perubahan nanti pihaknya akan mengajukan penambahan anggaran untuk publikasi di media massa kepada DPRD agar penyampaan program, kebijakan, dan potensi daerah bisa lebih masif lagi disosialiasikan kepada publik melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun media online. "Pada anggaran perubahan mendatang kami akan mengajukan penambahan anggaran untuk publikasi," tandasnya (*)