Dana Pemerintah Siap Guyur BPD! Tapi Efeknya Bisa Nihil Kalau Salah Arah

Penempatan dana pemerintah ke BPD berpotensi menggerakkan ekonomi di daerah tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada arah penyalurannya. 

JAKARTA – Rencana perluasan penempatan dana pemerintah ke bank pembangunan daerah (BPD) menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran perbankan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada arah pemanfaatannya.

Jika dana tersebut hanya ditempatkan pada instrumen likuid atau pembiayaan konsumtif, dampaknya terhadap ekonomi riil di daerah akan terbatas. Karenanya, penyaluran dana perlu difokuskan pada sektor produktif seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertanian, dan infrastruktur daerah agar dapat menciptakan efek berganda yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bank pembangunan daerah (BPD) sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada bank daerah bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

“Kami lagi diskusi dengan mereka, bisa terima berapa. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya kirim orang diskusi dengan mereka (bank daerah), saya nggak akan paksa sama mereka,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan Prasasti Luncheon Talk di Jakarta, Rabu (8/10).

Hingga sejauh ini, lanjut Purbaya, bank daerah yang menunjukkan minat untuk menerima suntikan SAL di antaranya Bank Jakarta dan Bank Jatim. Purbaya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur, selaku pemilik saham mayoritas kedua BPD, dan membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

Menurut Purbaya, kedua bank memiliki ukuran yang relatif besar, sehingga dampak injeksi dana seharusnya bisa menyebar dengan cepat ke daerah lainnya. “Saya coba dulu dua bank itu. Saya lihat karena backing-nya kuat, dua-duanya besar, jadi saya merasa lebih aman. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong saja DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ujar Purbaya.

Sebagai catatan, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 menetapkan rincian penempatan dana pemerintah di lima bank Himbara di antaranya masing-masing sebesar 55 triliun rupiah di Bank Mandiri, BNI, dan BRI serta 25 triliun rupiah di BTN dan 10 triliun rupiah di BSI.

Efektivitas Penyaluran

Direktur Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengakui penempatan dana pemerintah ke sektor perbankan memang berpotensi menggerakkan ekonomi. Namun, dia memperingatkan efektivitasnya sangat bergantung pada arah penyalurannya.

“Uang negara itu seharusnya berperan sebagai ‘pemantik keberanian’ bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan dana ke sektor riil, bukan sekadar mempertebal likuiditas pada sistem perbankan tanpa arah produktif,” ujarnya.

Dia menambahkan agar dampak penempatan dana tersebut optimal, dibutuhkan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank yang siap mengambil risiko secara terukur. Karena itu, pendekatan stimulus fiskal perlu diperluas menjadi kolaborasi berbagi risiko (risk-sharing ecosystem) antara pemerintah, perbankan, lembaga penjamin, dan industri modal ventura.

Selama ini ekosistem pembiayaan di Indonesia masih didominasi lembaga perbankan yang cenderung berhati-hati, sementara lembaga pembiayaan berbasis ekuitas seperti modal ventura belum diberdayakan secara sistemik.

“Modal ventura bisa menjadi lapisan keberanian di sistem keuangan kita. Bank menjaga likuiditas, pemerintah menanggung sebagian risiko, dan venture capital menyalurkan dana ke sektor inovatif. Itu sebabnya industri modal ventura perlu dilihat bukan sebagai sektor kecil, tapi sebagai missing middle antara kebijakan fiskal dan dunia usaha,” ujarnya.