Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Cegah Penyimpangan, BPK Dukung Pemerintah Cegah Aliran Dana yang Picu Kekerasan di Papua

Foto : ANTARA/Gusti Tanati

Ilustrasi - Warga menumpang layanan transportasi ojek perahu motor di Danau Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (30/3/2023).

A   A   A   Pengaturan Font

Semua pihak terkait hendaknya sinergis mencegah penyimpangan, BPK dukung pemerintah cegah aliran dana yang picu kekerasan di Papua.

Jakarta - Cegah penyimpangan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Adhi Suryadnyana mendukung pemerintah dalam usaha pencegahan aliran dana dan logistik yang memicuterjadinya kekerasan di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatanFocus Group Discussion(FGD) dengan tema "Memutus Jejaring Pendanaan dan Logistik Pelaku Kekerasan Bersenjata di Papua" di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), yang dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Minggu.

"Pemeriksaan di wilayah Papua adalah salah satu upaya BPK untuk mewujudkan Rencana Strategi (Renstra) BPK 2020-2024 dalam rangka perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara di wilayah Papua," ucapnya.

Salah satu strategi yang diterapkan BPK adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Untuk itu, BPK merespons dinamika pengelolaan keuangan di wilayah Papua melalui kegiatan pemeriksaan dan pemberian pendapat kepada pemerintah.

Nyoman menyatakan penilaian terhadap tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban keuangan di Papua diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan pemberian pendapat BPK kepada pemerintah. Aktivitas tersebut juga sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola serta mitigasi risiko atas penyimpangan-penyimpangan yang teridentifikasi.

"Salah satu risiko yang ditemukan adalah terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)," ujar Anggota I BPK.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK di wilayah Papua berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan bersenjata di Papua dan Papua Barat, di antaranya dengan menguji asersi keberadaan pada kas dan persediaan aset tetap.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top